Ruang Redaksi – Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud, resmi mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun Anggaran 2026. Program bergengsi ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Kegiatan yang bertujuan mencetak pemimpin berkelas dunia ini dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily. Untuk Angkatan III, pelatihan intensif ini diikuti oleh 25 kepala daerah pilihan, yang terdiri dari 23 bupati dan dua wali kota dari seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polman, Andi Himawan, mengonfirmasi bahwa Bupati Samsul Mahmud telah memulai rangkaian kegiatan yang diawali dengan registrasi peserta di Gedung Panca Gatra Lemhannas, Jakarta.
“KPPD tahun 2026 ini totalnya diikuti oleh 75 kepala daerah yang dibagi ke dalam tiga angkatan (Angkatan III, IV, dan V), masing-masing terdiri dari 25 orang. Bupati Polman sendiri tergabung dalam Angkatan III yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 29 Juli 2026,” ujar Himawan, saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).
Program KPPD Angkatan III ini dirancang dengan jadwal yang padat dan terukur, memadukan teori kebangsaan dengan praktik lapangan internasional:
Fase Pertama (14–19 Juli 2026): Pembekalan di Lemhannas RI
Bertempat di Aula Gedung Panca Gatra Lemhannas, para peserta menerima materi penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, geopolitik, serta pembangunan integritas. Di hari kedua, materi difokuskan pada kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung program *Asta Cita* Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Lemhannas juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan khusus mengenai nilai-nilai antikorupsi dan pencegahannya.
Fase Kedua (20–26 Juli 2026): Studi Lapangan di Singapura
Pekan depan, para kepala daerah akan bertolak ke Singapura untuk menimba ilmu di *Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore*. Selama satu pekan, mereka akan mempelajari langsung praktik terbaik (*best practices*) pelayanan publik berkelas dunia, manajemen birokrasi, tata kota yang efisien, pengelolaan sampah dan kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Fase Ketiga (27–29 Juli 2026): Pemaparan Rencana Aksi
Setelah kembali ke tanah air, rangkaian kursus akan ditutup di BPSDM Kemendagri. Di sini, para peserta diwajibkan menyusun dan memaparkan Rencana Aksi yang konkret untuk diimplementasikan di daerah masing-masing.
Himawan menekankan bahwa keikutsertaan Bupati Samsul Mahmud dalam forum ini sangat krusial bagi masa depan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Polman. Urgensi dari kegiatan ini adalah mematangkan kemampuan manajerial, kapasitas inovasi, serta daya adaptasi pemimpin daerah.
Melalui penguatan konsep smart governance, Bupati diharapkan mampu membawa pulang formula baru dalam memanfaatkan teknologi digital dan big data.
“Kolaborasi strategis dengan Singapura ini memberikan pengalaman internasional yang sangat berharga. Kami berharap sepulangnya dari program ini, Pak Bupati dapat menyerap ilmu diplomasi kota dan inovasi kebijakan publik untuk menciptakan pelayanan di Polman yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkas Himawan.
