Ruang Redaksi — Lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani bencana longsor di Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), memicu kritik keras dari parlemen. Kesal karena alasan administrasi menghambat evakuasi, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jalaluddin, memutuskan mengerahkan alat berat pribadi ke lokasi bencana.
Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan, kondisi di lapangan sangat mendesak karena longsor telah memutus urat nadi perekonomian warga. Berdasarkan pantauannya, terdapat sekitar 25 titik longsor yang menutup akses jalan penghubung strategis antara Kecamatan Matangnga menuju Kabupaten Mamasa.
“Sebenarnya perlu ada percepatan, ini penanganan darurat. Tadi alasannya pengurusan administrasi perjalanan untuk alat (pemerintah) belum selesai. Jadi menurut saya, persoalan itu dibelakang kan! Artinya percepatan lah dulu, penanganan dulu. Kasihan masyarakat, karena ini akses utama menuju perkotaan,” kata Jalaluddin saat ditemui dilokasi, Sabtu (16/5/2026).
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Jalaluddin langsung menerjunkan alat berat miliknya sendiri, alat tersebut tiba dilokasi pada Sabtu siang sekitar pukul 11:15 WITA untuk mulai mengikis material tanah dan batu yang menimbun badan jalan.
Ia mengaku langkah taktis ini diambil karena masyarakat sudah sangat menderita akibat terisolasi. Banyak warga yang terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer karena kendaraan mereka sama sekali tidak bisa melintas. Bahkan, sejumlah acara penting kemasyarakatan di dalam desa batal terlaksana akibat akses yang lumpuh total.
“Untuk gerak cepat, saya sudah kerahkan alat berat pribadi saya. Kami sebagai anggota DPRD betul-betul terpanggil untuk segera membuka akses jalan ini. Inilah fungsi kami, selama masih bisa membantu, pasti kami bantu,” tegasnya.
Meskipun bergerak mandiri, Jalaluddin menyatakan tetap membuka ruang sinergi. Pihaknya mengaku telah menjalin komunikasi dengan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar yang berbasis di Majene, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Polman agar penanganan bisa dilakukan secara paralel.
Jalur yang tertimbun longsor puluhan titik ini merupakan jalan strategis yang status pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain melumpuhkan lalu lintas lintas-kecamatan, longsoran tanah di wilayah pegunungan ini juga menghantam pemukiman.
“Ada empat rumah warga yang dilaporkan terdampak cukup parah,” tambah Jalaluddin.
Ia memproyeksikan, jika seluruh pihak bergerak serius dan terintegrasi, jalur Matangnga–Mamasa ini bisa kembali normal dalam waktu dekat.
“Kalau penanganannya serius, lima hari saya kira akses ini sudah bisa dibuka kembali,” taksirnya.
Belajar dari kejadian yang terus berulang, politisi PKS ini mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubah strategi mitigasi bencana di wilayah Polman. Mengingat topografi Kecamatan Matangnga yang berada di area pegunungan dan sangat rawan longsor saat musim hujan, keberadaan posko siaga mutlak diperlukan.
“Saya berharap ke depannya ada alat berat yang stand by atau disiagakan secara permanen di Kecamatan Matangnga. Jadi begitu hujan lebat dan ada longsor kecil, bisa langsung dieksekusi tanpa harus menunggu pengurusan administrasi yang memakan waktu dari luar daerah,” pungkasnya.
