Polewali Mandar – Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, sebut ada lima fokus pembangunan yang menjadi prioritas pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan tahun 2026.
Hal itu diungkapkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), diruang Pola Kantor Bupati Polman, Senin (26/5/2025).
Lima hal yang dimaksud yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja, Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Transparan, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
Menurut Fahry, untuk mencapai itu sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, merata, dan berkelanjutan sangat penting.
“Pokir DPRD merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses serta jaring aspirasi kelompok sasaran. Pokir tersebut disusun dengan mempertimbangkan RPJMD dan kebutuhan strategis pembangunan daerah,” kata Fahry, dalam sambutannya.
Fahry menyebut peningkatan kualitas SDM sebagai keniscayaan demi mewujudkan Polewali Mandar yang lebih baik. Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, ditandai dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang minim.
“Oleh karena itu, DPRD mendorong program yang fokus pada akses pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
DPRD juga mendorong pembangunan sarana produksi, akses permodalan, dan pemberdayaan di sektor pertanian, perikanan, serta industri kecil dan menengah (IKM).
Menurut Fahry, kekuatan ekonomi Polman bergantung pada potensi wilayah dan sumber daya manusia.
“Pemerintah didorong menyediakan infrastruktur memadai, memperluas akses permodalan, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan promosi produk lokal agar ekonomi tumbuh secara inklusif dan merata,” jelasnya.
DPRD Polman juga mendorong pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Ini mencakup pengembangan kualitas aparatur sipil negara (ASN) termasuk aparat desa, serta manajemen ASN berbasis kompetensi.
Masalah pengelolaan sampah di Polman juga menjadi fokus. DPRD mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan fasilitas pengelolaan lainnya secara profesional dan partisipatif.
Fahry berharap melalui forum Musrenbang ini dapat lahir perencanaan pembangunan yang memberi manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Polewali Mandar.
Ia juga menegaskan pentingnya memperjuangkan aspirasi rakyat secara berkesinambungan, agar pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
