Ruang Redaksi — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melalui Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Disbun TPHP) bersiap menggulirkan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 70 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang tersebar di sembilan kecamatan dipastikan menjadi penerima manfaat dari program ini.
Langkah awal pelaksanaan program ini ditandai dengan digelarnya Pertemuan Teknis Penjelasan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan RJIT di Aula Samaturu Paqbanua Disbun TPHP Polman, Kamis (9/7/2026).
Program strategis ini bersumber dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, menegaskan bahwa rehabilitasi irigasi tersier ini merupakan pilar penting dalam menjaga produktivitas sediaan pangan. Terlebih, Polman merupakan lumbung padi sekaligus penyangga pangan utama di Provinsi Sulawesi Barat dengan total luas lahan baku pertanian mencapai sekitar 16.000 hektare.
“Kabupaten Polman adalah penyangga ekonomi Sulbar di sektor pertanian. Jika petani gagal, ekonomi tidak akan jalan. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Fokus kita hari ini adalah bagaimana program yang sangat urgen seperti irigasi, bibit, dan alat pertanian bisa langsung menyentuh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Samsul Mahmud dalam arahannya.
Kepala Disbun TPHP Kabupaten Polman, Moh. Jumadil, menjelaskan bahwa total area persawahan yang akan dijangkau oleh program rehabilitasi ini mencapai 4.947,3 hektare. Keberhasilan pencairan program ini disebutnya sebagai buah dari sinergi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hingga Kementerian Pertanian RI.
Berbeda dengan proyek kontraktual biasa, pelaksanaan RJIT tahun ini akan menerapkan skema Swakelola Tipe III. Artinya, seluruh pengerjaan fisik di lapangan akan dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam P3A.
“Skema swakelola ini sengaja dipilih untuk meningkatkan partisipasi aktif para petani dalam membangun dan memelihara aset mereka sendiri. Selain menjamin kualitas bangunan karena dikerjakan langsung oleh pengguna manfaat, pola ini juga memberikan dampak ekonomi langsung (padat karya) bagi masyarakat desa setempat,” jelas Jumadil.
Berdasarkan data teknis Disbun TPHP Polman, berikut adalah rincian sebaran 70 P3A penerima program beserta luas lahan pertanian yang teraliri.
Kecamatan Polewali sebanyak 2 P3A dengan luas areal terdampak 201 hektare, Kecamatan Binuang 9 P3A seluas 549,58 hektare, Kecamatan Anreapi 2 P3A seluas 124 hektare, Kecamatan Matakali 9 P3A seluas 571,88 hektare, Kecamatan Mapilli 12 P3A seluas 736,98 hektare, Kecamatan Campalagian 8 P3A seluas 365,26 hektare, Kecamatan Luyo 1 P3A seluas 66 hektare, Kecamatan Tapango 14 P3A seluas 1.387,37 hektare, serta Kecamatan Wonomulyo 13 P3A dengan luas areal terdampak mencapai 945,23 hektare.
Di akhir pertemuan, Bupati Samsul Mahmud berpesan agar seluruh kelompok tani yang terlibat menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun kelak.
“Sosialisasi ini adalah bagian dari persiapan matang sebelum pengerjaan fisik dimulai dalam beberapa hari ke depan. Saya berharap bantuan ini dirawat dengan baik agar aliran air ke sawah-sawah warga bisa maksimal, hasil panen meningkat, dan pendapatan petani kita otomatis ikut terangkat,” pungkasnya.
