Ruang Redaksi – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar resmi menerima keputusan DPRD terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Penyerahan rekomendasi ini berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Polewali Mandar, Selasa (12/5/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi pasangan pemerintahan dengan tagline “ASSAMI” untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, hingga kemajuan ekonomi berbasis nilai agama dan budaya.
Dalam sambutannya, Pemerintah Daerah menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh DPRD merupakan wujud implementasi PP Nomor 13 Tahun 2019. Rekomendasi ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan alat kontrol dan sinergi antara fungsi eksekutif dan pengawasan legislatif.
“Catatan strategis yang disampaikan hari ini adalah aspirasi masyarakat. Ini akan menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan di tahun berjalan maupun tahun mendatang,” ujar Bupati Samsul Mahmud dihadapan peserta rapat.
Meski sepanjang tahun 2025 Polewali Mandar berhasil meraih berbagai penghargaan dan pengakuan atas kemajuan di berbagai bidang, pemerintah mengakui masih ada ruang yang perlu diperbaiki. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan ruang fiskal akibat alokasi anggaran yang terbatas dari pemerintah pusat.
“Kita dihadapkan pada situasi di mana kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sangat besar, namun kemampuan fiskal kita terbatas. Inilah mengapa efisiensi dan skala prioritas menjadi kunci,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggarisbawahi tiga poin utama yang akan menjadi fokus tindak lanjut atas rekomendasi DPRD:
1. Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance): Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan guna mendukung pencapaian visi Polewali Mandar Maju.
2. Infrastruktur Dasar: Optimalisasi penyediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan yang inklusif untuk mendukung sektor kesehatan.
3. Ekonomi Kreatif & Lapangan Kerja: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mendorong sektor unggulan agar berkontribusi lebih besar terhadap PDRB.
Mengakhiri sambutannya, Bupati memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Polewali Mandar.
Seluruh pimpinan OPD diminta menjadikan catatan strategis dari DPRD sebagai bahan evaluasi wajib dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta para direktur BUMD dan instansi terkait lainnya.
