Ruang Redaksi – Gelombang unjuk rasa aliansi Semarak Polman berlanjut ke Kantor Bupati Polewali Mandar pada Selasa (5/5/2026).
Massa membawa tuntutan krusial terkait krisis pendidikan, transparansi anggaran infrastruktur, hingga isu rangkap jabatan di lingkup birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar.
Aksi yang sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong antara massa dengan petugas Satpol PP ini akhirnya mereda setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Polman menemui para demonstran untuk memberikan klarifikasi langsung.
Fokus utama tuntutan massa aksi adalah penuntasan angka putus sekolah yang dianggap belum mendapatkan solusi konkret secara sistematis. Selain itu, massa memberikan “rapor merah” terkait perlindungan hak dasar pendidikan dan mendesak kepastian kesejahteraan bagi tenaga pendidik.
Beberapa poin desakan pendidikan yang diajukan antara lain:
Kepastian Gaji: Meminta kepastian pembayaran gaji bagi Guru PPPK dan PPPK PWK.
Status Guru Honorer: Mendestak penyelesaian status guru honorer yang saat ini terjebak dalam ketidakpastian kebijakan.
Penanganan Kekerasan Seksual: Menuntut langkah tegas dan perlindungan penuh terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Aliansi Semarak Polman juga menyuarakan tuntutan tajam mengenai akuntabilitas anggaran publik. Mereka mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh dan audit teknis terhadap proyek infrastruktur penanganan banjir senilai Rp2,5 miliar yang mencakup pembangunan drainase dan plat duicker.
“Kami menuntut keterbukaan informasi terhadap proyek ini guna menjamin penggunaan anggaran publik yang tepat sasaran,” ujar salah seorang orator di depan Kantor Bupati.
Selain itu, Isu tata kelola birokrasi menjadi sorotan panas ketika massa menolak praktik rangkap jabatan oleh ASN yang dinilai mencederai kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat kekosongan posisi di delapan jabatan strategis.
“Syarat menduduki jabatan tersebut adalah pejabat yang sudah memiliki jabatan, sehingga tidak bisa dihindari adanya rangkap jabatan. Namun, tidak ada yang menjabat hingga tiga posisi sekaligus,” jelas Nursaid di hadapan massa.
Sementara untuk masalah ATS, Sekda Polman Nursaid Mustafa mengakui bahwa daerahnya saat ini menjadi wilayah dengan angka ATS tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Meski demikian, ia menyebut angka tersebut mulai menunjukkan tren penurunan.
“Soal angka ATS dari 12.058 tahun 2025 dan 11.193 di tahun 2026. Gerakan kembali bersekolah berhasil mengembalikan 119 anak,” ungkap Nursaid.
Ia menjelaskan, ATS di Polman terbagi dalam beberapa kategori, yakni anak yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, serta tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau drop out (DO).
“Angkanya masih jauh dari harapan. Upaya yang dilakukan meliputi meminta guru di daerah untuk mengawasi serta meminta data dari pemerintah desa terkait ATS,” jelasnya.
Menurutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka ATS di Polman. Namun, pemerintah daerah berkomitmen membantu anak-anak yang ingin kembali bersekolah.
“Alasan ATS bermacam-macam, utamanya ekonomi. Jika anak yang bersangkutan mau bersekolah, pemerintah akan membantu, seperti menyiapkan sarana. Salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk hal ini adalah SR,”jelasnya.
Meski sempat tegang, Sekda Polman mengapresiasi cara penyampaian aspirasi yang dilakukan aliansi Semarak Polman. Ia menilai dinamika yang terjadi di lapangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi dengan bijak dan sabar.
