Ruang Redaksi – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Polewali Mandar (Polman) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Polman dihadirkan dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Ilham Djalil, berlangsung cukup alot. Legislator menyoroti dua isu krusial: stagnasi sektor UMKM dan indikasi manipulasi target kinerja yang dianggap terlalu rendah agar mudah dicapai.
Dalam forum tersebut, terungkap fakta pahit bahwa kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah masih sangat minim. Ilham Djalil menilai, mayoritas UMKM di Polman saat ini hanya berada pada fase “bertahan hidup” tanpa menunjukkan progres perkembangan yang signifikan.
“Banyak pelaku UMKM kita belum mampu bertransformasi menjadi usaha produktif yang menghasilkan profit besar. Ini catatan penting bagi Pemda. Strategi pembinaan harus konkret dan berkelanjutan, jangan hanya sekadar formalitas,” tegas Ilham di hadapan para kepala OPD.
Tak hanya soal UMKM, Pansus juga mencecar dasar penetapan target kinerja OPD dalam LKPJ 2025. Dewan mencurigai adanya penetapan target yang sengaja dibuat rendah agar persentase capaian di akhir tahun terlihat maksimal secara administratif.
“Jangan sampai target disusun terlalu rendah supaya mudah dicapai, tapi tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Capaiannya mungkin 100 persen, tapi output dan outcome-nya tidak terasa di masyarakat. Bisa jadi target tercapai karena memang angkanya dipasang rendah,” kritik Ilham.
Di sisi lain, jalannya rapat evaluasi ini sempat disoroti karena rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan. Dari total 15 anggota Pansus, hanya 6 orang (termasuk ketua) yang hadir di lokasi.
Kondisi ini dianggap mengurangi “daya tawar” atau bargaining DPRD dalam menekan OPD untuk memberikan data yang lebih akurat dan transparan. Padahal, kehadiran fisik anggota sangat krusial dalam menguji validitas laporan yang disampaikan pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Polman akan segera menggelar rapat internal untuk menguji kebenaran data LKPJ 2025 dengan fakta di lapangan.
“Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah. Fokus kami adalah perbaikan kualitas kinerja birokrasi dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan,” pungkas Ilham.
