Ruang Redaksi – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama aliansi mahasiswa “Semarak Polman” di Kantor DPRD Polman, Jumat (08/05/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk membedah alokasi anggaran pendidikan yang mencapai triliunan rupiah serta menyoroti ketimpangan akses di wilayah terpencil.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Agus Pranoto, didampingi Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Polman Nursaid Mustafa, Asisten I Andi Mahadiana Jabbar, Sekretaris Dinas Pendidikan Abd Haris, serta pimpinan organisasi mahasiswa seperti Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai dan Ketua GMNI Mubarak.
Ketua KAMMI Mandar Raya, Rifai, menekankan bahwa amanat UUD 1945 mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD. Ia dengan tegas menolak jika dana pendidikan “disunat” untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami ingin anggaran sekitar Rp700 miliar murni diperuntukkan bagi kualitas pendidikan. Tidak boleh ada untuk MBG. Kami mendesak DPRD Polman mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk meninjau ulang regulasi anggaran tahun 2026,” tegas Rifai.
Selain isu makro, mahasiswa juga menyoroti nestapa pendidikan di daerah terpencil, seperti Desa Lenggo. Faktor infrastruktur jalan yang rusak parah dinilai menjadi penghambat utama anak-anak bangsa dalam mengakses hak pendidikan mereka.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa membeberkan fakta mengejutkan bahwa komitmen Pemkab Polman terhadap sektor pendidikan sebenarnya telah melampaui batas minimal nasional.
“Mandatory spending untuk pendidikan di Polman saat ini sudah mencapai 36 persen. Terkait daerah terpencil, kami akui kendala utama adalah keterbatasan anggaran infrastruktur yang harus dibagi dengan sektor prioritas lainnya,” jelas Nursaid.
Disisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan Polman, Abd Haris, membawa kabar baik mengenai kesejahteraan tenaga pendidik. Ia memastikan bahwa gaji 908 guru PPPK PW untuk bulan April dan Mei sudah mulai dibayarkan melalui Dana BOS masing-masing sekolah.
“Pembayaran sudah dieksekusi. Kami juga mengelola dana bantuan pusat yang cukup besar, termasuk revitalisasi sekolah tipe smart serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar per tahun,” ungkap Haris.
Menutup pertemuan tersebut, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly mengajak mahasiswa tidak hanya mengkritik, tetapi juga terlibat aktif dalam solusi nyata.
Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap program Anak Kembali ke Sekolah (ATS) yang menjadi rapor merah di beberapa titik.
“DPRD dan Pemda terus mencari solusi. Masalah pendidikan bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi tanggung jawab kita bersama. Kami butuh masukan mahasiswa agar program pendidikan di Polman tepat sasaran, terutama di wilayah pelosok seperti Lenggo dan Tutar,” pungkas Fahri.
