Polewali Mandar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di aula lantai 2 Kantor KPU Polman, Rabu, (19/02/2025).
Kegiatan ini digelar dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024, yang dihadiri oleh empat Komisioner KPU Polman, sejumlah LO Paslon Pilkada 2024, Bawaslu Polman dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam kegiatan FGD itu, KPU Polman menerima berbagai saran dan masukan terkait pelaksanaan pemilihan 2024 lalu, mulai dari persoalan sosialisasi serta keterbukaan informasi.
Wakil Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Polman, Ismail menganggap jika pelaksanaan Pilkada tahun 2024 masih terdapat kekurangan khususnya terkait sosialisasi kepada pemilih terutama pemilih pemula dan kalangan ibu-ibu.
Menurutnya, partisipasi pemilih pemula dan massifnya money politics karena kurangnya kesadaran pemilih pemula dalam pemilihan.
“Sosialisasi Ini penting karena untuk menekan angka money politics dan meningkatkan partisipasi pemilih harus disentuh kesadaran masyarakat terutama pemilih pemula dan ibu-ibu” ujarnya.
Pihaknya juga berharap sosialisasi lebih rutin dilakukan guna meningkatkan kesadaran pemilih meski dilakukan diluar tahapan pemilu dan pemilihan.
Sementara itu, salah seorang perwakilan LO Paslon nomor 4, Ilham mengatakan jika kurangnya keterbukaan informasi terkait administrasi pencalonan.
Menurut Ilham, peraturan terkait administrasi pencalonan atau pasangan calon sering berubah-rubah menyebabkan hambatan bagi para paslon untuk melengkapi dokumennya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait sulitnya pengambilan C hasil salinan di TPS.
Komisioner KPU Polman, Rudianto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari para peserta untuk menjadi laporan KPU Polman ke KPU RI.
“Evaluasi adalah cara untuk melihat kembali pelaksanaan setiap tahapan pemilihan tahun 2024 apakah terdapat kekurangan di dalamnya. Maka untuk itu kami meminta masukan dan saran dari semua pihak” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Polman, Munawir Arifin.
Menurutnya FGD ini mengevaluasi empat dimensi yakni dimensi tahapan, dimensi non tahapan, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.
KPU Polman berkomitmen akan mencatat seluruh masukan dan saran dari semua pihak untuk dijadikan laporan evaluasi pelaksanaan Pilkada.
