Mamuju – Terkait pengelolaan aset daerah Provinsi Sulawesi Barat, Komisi ll DPRD Sulbar membahas rapat lanjutan bersama OPD.
Ketua Komisi II H. Syarifuddin, pimpin langsung jalannya rapat pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Kerja Komisi ll, Senin, (21/4/2025).
Beberapa anggota Komisi II turut hadir, di antaranya M. Khalil Gibran, dan H. Haeruddin.
Komisi II DPRD Sulbar berkomitmen untuk perketat pengawasan terhadap OPD, serta memastikan setiap kendaraan dinas dan aset lainnya memiliki status yang jelas.
Menurut H. Syafruddin ada banyak aset daerah terutama di lahan yg masuk kategori sengketa itu yang harusnya di urus untuk mendapatkan sertifikat, dan banyak lagi lainnya yang perlu kita dorong agar segera tuntas.
“Aset Daerah Sulbar saat ini sudah menjadi sorotan terutama di lahan dan Kendaraan Dinas yang perlu kita tangani sekarang. Apalagi di beberapa kantor sudah banyak kendaraan yang ber Operasi selama puluhan tahun, perlu kita dapatkan daftar-daftar kendaraan Dinas tersebut, ini perlu di ketahui agar kita tahu penggunaan Anggaran perbaikan dan anggaran Operasional,” pungkasnya.
Dalam agenda ini, juga dihadiri oleh A.M Bisyri Nur Kabid BMD BPKPD Provinsi Sulbar, pejabat yang menangani aset pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, Kasubag Umum M Adib, Bendahara Barang Afdaluddin dan Staf lainnya.*
