Polewali Mandar – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar rapat koordinasi untuk percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.
Rapat tersebut digelar di Ruang Pola, Kantor Bupati Polman, yang dipimpin oleh Kepala Dinas P2KBP3A, dr Sri Harni Patandianan, dihadiri oleh Kepala Balai PKB/P3K/PLKB 16 Kecamatan, Bidan KB, Bidang Dalduk, Bidang PP, Sekretariat P2KBP3A dan Media, pada Kamis (27/02/2025).
Dalam kegiatan tersebut P2KBP3A menjelaskan ada sekitar 3.128 warga Polman yang Beresiko Stunting tersebar di 16 Kecamatan di Polman.
Berdasarkan data By Name By Adres (BNBA) beresiko stunting, Kecamatan Luyo sebanyak 346, Matangnga 36, Lalu 96, Matakali 59, Binuang 305, Anreapi 94, Campalagian 452, Tinambung 283, Tapango 143, Polewali 265, Balanipa 312, Wonomulyo 171, Limboro 300, Mapilli 175, Bulo 91 dan Tutar 63.
Dinas P2KBP3A telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan stunting di Kabupaten Polman, Salah satunya dengan melakukan pendataan warga beresiko stunting dengan menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).
Dinas P2KBP3A menganggarkan pulsa data sebesar Rp.888 juta, kepada 888 orang kader KB, Bidan dan PKK yang tersebar di tiap posyandu. Bantuan pulsa tersebut diberikan selama 10 bulan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat.
Mereka bertugas untuk mempercepat penurunan angka prevelensi stunting di daerah ini. Pulsa itu nantinya akan digunakan para kader untuk mengisi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).
Kepala Dinas P2KBP3A dr Sri Harni Patandianan, mengatakan, aplikasi Elsimil sejak beberapa bulan terakhir mengalami masalah sulit diakses, meski demikian pihaknya telah menyiapkan opsi agar pendapatan tetap bisa dilakukan.
“Sekarang itu ada opsi baru jika aplikasi bermasalah, kader akan catat dulu di Exel jika aplikasi sudah bisa digunakan para kader langsung menginput data yang telah dicatat ke aplikasi,” kata dr Sri kepada Wartawan.
Menurutnya, pendataan menggunakan aplikasi Elsimil ini dinilai efektif untuk mengetahui resiko stunting di Polman, sehingga tahun 2025 pihaknya kembali menganggarkan Pulsa data bagi kader Posyandu.
“Ada lagi kita anggarkan tahun ini, jumlahnya sama Rp.888 juta, kita sebenarnya tidak mau anggarkan untuk Pulsa kita maunya transpor tapi tidak bisa karena sudah ada juga anggaran itu, kami sudah ke Pusat tapi mereka bilang harus pulsa data,” ujarnya.
Terkait pulsa data kader yang belum terbayar selama 7 bulan, dr Sri menyebut pihaknya akan tetap membayarkan hak para Kader tersebut.
“Terkait hak mereka yang penting ada datanya, nanti bulan itu kita buatkan catatannya, kasian kami tidak bisa membuktikan,” ujarnya.
