Ruang Redaksi – Pimpinan dan jajaran anggota DPRD Polewali Mandar (Polman) langsung menemui ratusan massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman di depan Kantor DPRD, Selasa (2/6/2026).
Di hadapan massa yang memprotes efektivitas pengawasan legislatif, Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mengawal aspirasi mahasiswa, terutama menyangkut karut-marut data kemiskinan dan buruknya fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Aksi yang sempat memicu kemacetan di ruas jalan utama ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman Fahri Fadly, didampingi Ketua Komisi II Amir, Ketua Komisi IV Agus Pranoto, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Menanggapi protes PMII soal banyaknya warga miskin yang masuk kategori mampu (desil 6-10) sehingga luput dari bantuan sosial, Fahri Fadly menyatakan bahwa DPRD akan mengawal perbaikan data dari tingkat paling bawah.
DPRD mendesak agar instrumen ‘rembuk desa’ diaktifkan kembali secara berkala agar penyaringan data warga layak bantu menjadi lebih akurat.
“Kami terus mendorong agar dilakukan rembuk desa secara rutin. Apabila pemerintah desa tidak melaksanakannya, maka DPRD akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk turun langsung menginisiasi kegiatan tersebut dengan melibatkan DPRD,” tegas Fahri di depan massa aksi.
Terkait tuntutan pengadaan alat berat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna menangani longsor di wilayah Matangnga, Fahri memberikan klarifikasi mengenai regulasi aset pemda.
Ia menjelaskan bahwa armada alat berat saat ini secara teknis ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, melihat tingginya potensi bencana, DPRD mengaku sudah mengambil langkah preventif.
“DPRD telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menambah pengadaan alat berat guna mengantisipasi bencana alam di berbagai wilayah rawan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, membeberkan bahwa fungsi pengawasan terhadap isu-isu sosial sebenarnya sudah berjalan. Pihaknya mengklaim telah beberapa kali memanggil OPD terkait untuk membedah data desil dan menekan angka anak putus sekolah.
“Kami telah merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pembenahan data tersebut,” urai Agus.
Mengenai potret pilu sektor kesehatan di wilayah terisolir seperti Desa Ratte, Besoangin, dan Tutar di mana warga masih harus ditandu untuk berobat Agus menegaskan Komisi IV akan segera memanggil pihak eksekutif.
“Kami menerima aspirasi ini sebagai catatan kritis yang sangat penting. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan langsung mengenai kelayakan fasilitas kesehatan di daerah terpencil tersebut,” pungkas Agus menutup audiensi dengan mahasiswa.
