Ruang Redaksi — Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Polman terus berburu inovasi guna memperkuat struktur kemandirian fiskal daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pergelaran Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi PAD yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Polewali, Jumat (6/11/2026).
FGD tersebut dirancang sebagai ruang diskusi interaktif untuk membangun sinergi lintas sektor, menyamakan persepsi, serta memetakan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, khususnya di wilayah perkotaan Kecamatan Polewali. Selain itu, forum ini menjadi wadah inventarisasi kendala lapangan demi merumuskan formulasi pemungutan yang lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Polman Fahry Fadly bersama jajaran Pansus PAD, di antaranya Rudi Hamzah dan Agus Pranoto. Turut mendampingi, Kepala Bapenda Polman Muh Fahri Yusuf serta Camat Polewali Masrullah.
Tak sekadar pertemuan formal pejabat daerah, FGD ini sengaja melibatkan elemen yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya perwakilan pedagang dari Pasar Sentral Pekkabata dan Pasar Polewali, unsur perbankan, jajaran lurah dan perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, hingga para petugas pemungut pajak di lapangan.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menegaskan bahwa pelibatan elemen pedagang dan pelaku usaha sangat krusial untuk menyerap aspirasi riil dari para wajib pajak maupun wajib retribusi.
“Optimalisasi PAD bukan semata-mata tentang meningkatkan angka penerimaan, tetapi bagaimana kita membangun sistem pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat nyata kembali kepada masyarakat,” tegas Fahry Fadly di sela-sela kegiatan.
Selain membedah potensi pajak dan retribusi pasar, FGD ini turut menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui integrasi dengan sistem perbankan. Langkah digitalisasi ini dinilai mampu menekan kebocoran penerimaan sekaligus memberikan kemudahan bertransaksi bagi para pelaku usaha.
Sementara itu, Kepala Bapenda Polman Muh Fahri Yusuf mengungkapkan bahwa sinergi erat antara legislatif dan eksekutif dalam FGD ini diharapkan melahirkan komitmen bersama seluruh stakeholder.
“Melalui kegiatan ini, Pemkab dan DPRD Polman berharap terbangun komitmen bersama untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah. Hal ini penting demi memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung percepatan pembangunan menuju Polewali Mandar yang sehat, cerdas, dan maju,” ujar Fahri Yusuf.
Melalui hasil diskusi ini, Pansus PAD DPRD Polman dan Bapenda dijadwalkan akan menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan teknis guna mempermudah skema pemungutan retribusi daerah tanpa memberatkan pelaku usaha kecil.
