Ruang Redaksi — Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Fahri Fadly, memimpin langsung kunjungan kerja (kunker) bersama Komisi 2 DPRD Polman ke kantor PT Pertamina Patra Niaga di Jalan Garuda, Makassar, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah konkrit dan tindak lanjut atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebelumnya mengenai persoalan antrean panjang di SPBU serta dinamika distribusi LPG di wilayah Polewali Mandar.
Rombongan wakil rakyat Polman tersebut diterima langsung oleh Sales Branch Manager (SBM) Fuel Pertamina Wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba.
Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina, pasokan BBM untuk wilayah Polewali Mandar sebenarnya sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
Namun, masalah utama yang memicu antrean kendaraan belakangan ini adalah terbatasnya jumlah armada penyalur atau SPBU di Polman.
“Hasil koordinasi kami, pasokan BBM ke Polman sebenarnya sudah sesuai kuota. Cuma kendalanya, Polman ini masih kekurangan unit SPBU sehingga terjadi penumpukan dan antrean kendaraan. Pihak Pertamina memberi ruang dan izin untuk pembangunan SPBU baru di Polman. Ini tentu menjadi salah satu solusi jangka panjang,” kata Fahri, saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).
Selain solusi jangka panjang, DPRD Polman juga membahas langkah antisipasi jangka pendek. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penerapan aturan penyeragaman jam operasional SPBU, meniru langkah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
“Untuk jangka pendek, Pemkab Pasangkayu kan sudah mengeluarkan Surat Edaran terkait penyeragaman jam operasional SPBU. Di Polman regulasi semacam ini belum ada, sehingga ini bisa kita dorong sebagai alternatif solusi cepat untuk mengurai antrean,” ungkapnya.
Selain persoalan BBM, pertemuan tersebut turut membedah masalah distribusi dan kelangkaan LPG 3 kg. Berdasarkan hasil diskusi, kelangkaan yang sering dirasakan warga terjadi karena jumlah pangkalan resmi di Polman memang perlu ditambah.
Fahri menegaskan, penambahan pangkalan diharapkan bisa mengurai krisis gas melon secara bertahap. Di sisi lain, ia juga mengimbau kesadaran masyarakat agar penyaluran LPG bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Gas 3 kg ini kan hak masyarakat miskin atau menengah ke bawah. Kami sangat berharap kesadaran dari masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi ini,” tegasnya.
Pihak Pertamina menyatakan siap menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Pertamina juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pengelola SPBU di Polman agar menyalurkan BBM secara tertib dan patuh pada aturan yang berlaku.
“Kami sekarang menunggu langkah konkret berikutnya dari Pertamina. Pihak Pertamina berjanji akan mempertegas aturan ke setiap SPBU agar tata kelola penyaluran BBM di lapangan bisa berjalan tertib,” tutup Fahri.
