Ruang Redaksi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Nilai APBD yang disepakati mencapai Rp 1.643.516.269.651,00 atau Rp 1,64 triliun.
Persetujuan bersama ini diketuk dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD dan Permintaan Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD 2027, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Polman, Minggu (15/11/2026).
Rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum ini dipimpin oleh PmKetua DPRD Polman, Fahry Fadli dan dihadiri langsung oleh Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud. Berdasarkan laporan Sekretariat Dewan, rapat ini telah memenuhi kuorum kehadiran anggota dewan.
Agenda utama paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Raperda APBD 2027. Sesuai mekanisme, pembahasan tersebut telah melalui serangkaian tahapan yang ketat dan konstruktif antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Momen krusial terjadi saat Pimpinan Rapat melemparkan pertanyaan kepada forum.
“Apakah rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan TAPD dapat disetujui menjadi persetujuan bersama?” tanya Pimpinan Rapat Fahry.
Seluruh anggota dewan yang hadir lantas menjawab serentak dengan aklamasi. “Setuju!”.
Usai penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Pimpinan DPRD dan Bupati, Samsul Mahmud dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi setulus-tulusnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta Pansus DPRD, utamanya Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Samsul Mahmud memuji dedikasi dan komitmen lembaga legislatif tersebut dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan bersama TAPD dan jajaran perangkat daerah.
“Semangat kemitraan yang terjalin dalam proses pembahasan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat. Bahkan kebersamaan kita pada hari Minggu ini menjadi penegasan bahwa pengabdian kepada rakyat tidak diukur dari panjangnya waktu kita bekerja, tetapi dari seberapa besar ketulusan, tanggung jawab, dan manfaat yang kita persembahkan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Samsul Mahmud.
Bupati menegaskan, seluruh catatan, saran, dan rekomendasi dalam laporan akhir Badan Anggaran telah disimak dengan seksama. Catatan tersebut diterima dengan terbuka dan akan segera ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah terkait.
Samsul Mahmud menyatakan, persetujuan bersama ini merupakan buah dari proses pembahasan yang cermat, kritis, dan konstruktif. Proses ini, tegasnya, sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penyelesaian pembahasan lebih awal ini dinilai Bupati bukan sekadar capaian administratif.
“Ini merupakan langkah strategis yang memberikan ruang lebih optimal bagi proses evaluasi Pemerintah Provinsi, penetapan Perda, persiapan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sejak awal tahun anggaran 2027,” papar Bupati.
Bupati Samsul Mahmud menjelaskan, APBD 2027 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Anggaran ini disusun untuk mewujudkan visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan.
Sejalan dengan tema RKPD Tahun 2027, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia,”
Kebijakan APBD diarahkan pada lima prioritas pembangunan:
- Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan.
- Pengentasan kemiskinanbdan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Optimalisasi tata kelola pemerintahan.
Bupati menekankan, seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, struktur APBD 2027 disepakati dengan komposisi berimbang, Pendapatan Daerah senilai Rp 1.643.516.269.651,00 Sementara Belanja Daerah Rp 1.643.516.269.651,00.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samsul Mahmud mengakui bahwa APBD 2027 ini disusun di tengah keterbatasan ruang fiskal. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sementara kebutuhan pelayanan dan pembangunan terus meningkat.
Oleh karena itu, ia menegaskan pengalokasian anggaran harus berpegang pada prinsip money follow program berbasis money follow function.
“Setiap rupiah belanja harus benar-benar diarahkan pada prioritas pembangunan,” tegas Samsul Mahmud.
Meskipun Pemerintah Pusat melalui UU APBN Tahun Anggaran 2027 memberikan relaksasi atas ketentuan batas belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Samsul Mahmud memastikan Pemkab Polman tetap berkomitmen menyehatkan struktur belanja.
“Pemkab Polman berkomitmen mengendalikan belanja kurang produktif, dan mampu,” tutupnya dalam naskah tersebut.
Rapat Paripurna berjalan dengan lancar dan khidmat, serta ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Pimpinan Rapat akhirnya mengetuk palu tiga kali, menandai ditutupnya Rapat Paripurna tersebut secara resmi.
