Ruang Redaksi — Pemadaman aliran listrik yang terus berulang di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dinilai bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa. Kondisi ini telah bermutasi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua Boyang UMKM, Adam Bidong, melontarkan kritik keras terhadap manajemen PT PLN (Persero) atas buruknya keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut. Ia menegaskan, masyarakat dan pelaku usaha tidak bisa terus-menerus diminta bersabar di tengah kerugian ekonomi yang nyata.
“Jangan hanya melihat pemadaman sebagai persoalan lampu yang mati. Di balik listrik yang padam, ada aktivitas usaha yang terhenti, omzet yang hilang, bahan baku yang rusak, hingga pendapatan keluarga yang terganggu. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pelaku usaha ini?” ujar Adam dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Adam mengingatkan adanya ketimpangan antara kewajiban pelanggan dan hak pelayanan yang diterima. Menurutnya, pelaku UMKM selalu dituntut memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik secara tepat waktu setiap bulan. Sebagai timbal baliknya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal dan profesional.
Ia juga menolak keras sikap instansi terkait yang dinilai kerap berlindung di balik alasan teknis tanpa memberikan solusi jangka panjang yang memuaskan.
“Kami tidak membutuhkan permohonan maaf yang berulang. Kami membutuhkan penjelasan yang transparan, solusi konkret, dan kepastian kapan persoalan ini diselesaikan. Jangan jadikan kesabaran masyarakat sebagai alasan untuk membiarkan persoalan terus berulang,” tegasnya.
Selain mendesak PLN agar tidak lepas tangan terhadap kerugian ekonomi yang ditanggung warga, Adam turut mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar tidak bersikap pasif. Ia berharap pemerintah daerah ikut hadir mengawal persoalan ini demi melindungi sektor ekonomi kerakyatan.
Bagi sektor UMKM, sambung Adam, pasokan listrik yang stabil merupakan urat nadi penopang roda perekonomian harian. Ketidakpastian pasokan energi dikhawatirkan dapat memicu gelombang kerugian yang lebih luas jika tidak segera diatasi secara komprehensif.
“PLN harus memahami bahwa listrik adalah urat nadi perekonomian. Jangan hanya menghitung berapa jam listrik padam, tetapi hitung juga berapa besar kerugian rakyat akibat pemadaman tersebut. Pelaku UMKM ingin berusaha dengan tenang, bukan terus-menerus dihantui ketidakpastian,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memberikan penjelasan resmi terkait alasan pemadaman listrik bergilir. Dampak kemarau panjang El Nino pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta pemeliharaan pembangkit menjadi penyebab utama defisit daya di wilayah tersebut.
Manager PLN Wonomulyo, Peri Indriyanto, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulbagsel) terhubung dalam satu jaringan interkoneksi. Dalam kondisi normal, total kapasitas seluruh pembangkit di sistem Sulbagsel mencapai sekitar 2.400 Megawatt (MW) dengan beban puncak sekitar 2.000 MW, sehingga terdapat cadangan daya (spare) sebesar 400 MW.
Namun, kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak signifikan terhadap penurunan debit air di sejumlah PLTA vital, seperti PLTA Poso, PLTA Malea, dan PLTA Bakaru.
“Kapasitas normal PLTA di sistem Sulbagsel mencapai 800 hingga 850 MW. Akibat El Nino, kemampuan produksinya merosot tajam dan hanya mampu menyuplai sekitar 200 MW,” ungkap Peri Indriyanto.
Penurunan drastis pasokan listrik dari PLTA tersebut memaksa PLN mengambil langkah pemadaman bergilir untuk menjaga keseimbangan beban dan mencegah terjadinya mati listrik total (blackout) pada sistem interkoneksi Sulbagsel.
Besarnya defisit daya yang fluktuatif mempengaruhi durasi pemadaman di tengah masyarakat. Pada kondisi defisit ringan, pemadaman berlangsung sekitar 3 jam, namun dapat melonjak hingga 4 jam saat pemadaman di tingkat puncak defisit daya.
Dalam penyusunan skema pemadaman, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) bertugas mengatur beban sistem secara keseluruhan, sementara unit pelayanan pelanggan di daerah (UP3/ULP) mengusulkan prioritas wilayah. PLN memastikan fasilitas publik vital mendapat prioritas pasokan listrik agar layanan masyarakat tidak terganggu.
“Kami memprioritaskan fasilitas publik seperti rumah sakit dan instansi pemerintahan agar operasional layanan masyarakat tidak kolaps. Pengaturan segmen ini terus kami usulkan sesuai kuota beban yang dialokasikan,” jelas Peri.
Selain krisis air pada PLTA, keandalan sistem juga dipengaruhi oleh kondisi pembangkit non-air seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
PLN telah mengoperasikan seluruh pembangkit non-PLTA secara maksimal. Kendati demikian, gangguan teknis tidak terencana (unplanned maintenance) pada unit pembangkit tertentu kerap memperparah kondisi defisit.
