Ruang Redaksi – Operasional salah satu titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada, Kelurahan Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mendapat sorotan tajam dari masyarakat sekitar akibat persoalan limbah.
Seorang warga Pekkabata, Syahrir Hamdani, secara terbuka menyampaikan keluhannya melalui media sosial yang ditujukan langsung kepada Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Sulawesi Barat. Syahrir mengaku aliran air limbah dari dapur tersebut menimbulkan aroma busuk yang menyengat di depan rumahnya.
“Sudah empat kali saya datangi menyampaikan bahwa pembuangan air limbahnya yang mengalir lewat saluran air depan rumah saya baunya menyengat busuk. Saya selalu minta agar ada perhatian dan diatasi,” ungkap Syahrir dalam keterangannya yang beredar di media sosial.
Karena dinilai tidak kunjung ada perbaikan, Syahrir juga melaporkan kondisi tersebut ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polewali Mandar. Berdasarkan pengecekan langsung pihak dinas di lapangan, Syahrir menyebut dirinya mendapat konfirmasi bahwa fasilitas Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) tersebut memang belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia pun mempertanyakan mengapa dapur tersebut masih diizinkan beroperasi, sementara beberapa titik SPPG lain ditutup karena kendala serupa.
“Selaku Korwil Sulbar mohon diatensi agar ada solusi. Berharap jangan ada anggapan pilih kasih dalam memberi sanksi,” tegasnya.
Merespons tudingan dan laporan warga tersebut, pemilik Dapur MBG Pekkabata, Ririn Agita Ariani, langsung angkat bicara. Ririn menilai bahwa keluhan mengenai bau busuk menyengat itu merupakan klaim sepihak.
“Masyarakat (yang mengeluh) cuma satu orang sih menurut saya. Karena tetangga aku di sebelah tidak aman (maksudnya merasa aman/tidak bau), warung kopi di sini juga tidak ada yang komplain. Kami sendiri rasa di sini tidak ada bau yang bagaimana, aman-aman saja,” ujar Ririn saat dikonfirmasi.
Ririn menjelaskan, untuk mengantisipasi masalah pembuangan air, pihaknya bahkan sempat meminta bantuan armada Pemadam Kebakaran untuk melancarkan saluran pembuangan. Terkait pemenuhan standar IPAL, ia menegaskan bahwa sejak awal muncul komplain, pihaknya telah memesan alat IPAL portable standar.
“Barangnya ada. Semenjak awal dia komplain, kita sudah *inden* IPAL dari Jakarta. Tapi kan itu tidak bisa langsung dipesan hari ini datang hari ini juga, agak lama. Kami juga selalu berkoordinasi,” jelasnya.
Mengenai kabar beredar yang menyebut pihak DLHK menyatakan SPPG Pekkabata tidak layak beroperasi, Ririn mengaku heran dan pusing. Pasalnya, hingga saat ini secara institusi ia belum menerima hasil pemeriksaan resmi dari pihak dinas setelah peninjauan tempo hari.
“Terkait masalah IPAL itu kan DLHK juga belum mengeluarkan hasil ya, jadi kami belum tahu. DLHK yang berhak menentukan apakah IPAL saya standar atau tidak. Kami pusing kenapa sudah ada statement begitu di pemberitaan, padahal kami masih menunggu hasil resmi,” keluhnya.
Ririn memastikan bahwa di tengah riuh sorotan lingkungan ini, operasional dapur pemenuhan gizi tersebut tetap berjalan normal demi menyuplai makanan ke puluhan sekolah demi kepentingan anak didik.
“Alhamdulillah sampai saat ini dapur masih beroperasi. Per hari ini, penerima manfaat yang kami layani mencapai 1.999 orang,” pungkas Ririn.
