Ruang Redaksi – Wakil Bupati Polewali Mandar mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar menjaga marwah instansi dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti fenomena ASN yang belakangan ini kerap menjadi sorotan negatif publik akibat aktivitas di dunia maya yang tidak menempatkan diri pada konteksnya.
Hal tersebut ditegaskan saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XVII, XVIII, dan XIX di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) – APDN IV Makassar.
Di hadapan ratusan peserta, ia menyentil kasus viralnya seorang oknum ASN Pemprov Sulawesi Barat yang melakukan siaran langsung (live) TikTok saat jam kerja.
Menurutnya, media sosial seperti TikTok pada dasarnya merupakan alat yang sangat baik untuk edukasi publik, humas, maupun promosi program pemerintah. Namun, tindakan tersebut menjadi salah ketika sensitivitas dan konteks ruang waktu diabaikan.
“Ketika dilakukan di jam kerja oleh ASN, lalu dilihat masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit, maka persepsinya menjadi berbeda. Di sinilah saudara harus memahami bahwa sebagai ASN, ada hal-hal yang mungkin biasa dilakukan profesi lain, tetapi akan dinilai berbeda ketika dilakukan oleh aparatur negara,” tegas Wakil Bupati.
Selain masalah etika di media sosial, Wakil Bupati juga membeberkan tantangan nyata yang dihadapi oleh tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini, jumlah ASN di Polewali Mandar telah mencapai lebih dari 11 ribu orang.
Ia mengungkapkan bahwa porsi belanja pegawai di wilayahnya saat ini telah melebihi ketentuan ideal nasional. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), porsi anggaran belanja pegawai seharusnya dibatasi maksimal 30 persen dari APBD.
Oleh karena itu, ia menuntut generasi baru birokrasi ini untuk membuktikan kinerja nyata agar tidak menjadi beban daerah.
“Masyarakat ingin melihat bahwa ASN yang dibiayai negara benar-benar bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Jangan ikut budaya kerja lama yang tidak produktif,” imbuhnya.
Dibalik arahan yang tegas, suasana pembukaan Latsar sempat mencair ketika Wakil Bupati melemparkan kelakar kepada para peserta yang mayoritas masih berusia muda. Ia sempat meminta peserta yang masih lajang untuk mengacungkan jari.
Sembari tersenyum, ia berpesan agar momen Latsar tidak sekadar dijadikan ajang mencari jodoh, melainkan fokus menyerap ilmu. Uniknya, ia juga menyarankan agar para ASN muda tersebut tidak memilih pasangan yang sesama ASN.
“Kalau bisa, jangan sesama ASN. Yang perempuan, cari yang profesinya di luar, supaya kita juga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran terbuka. Yang laki-laki juga begitu, cari pasangan non-ASN, supaya dalam keluarga ada keseimbangan,” selorohnya yang disambut tawa para peserta.
Menurutnya, jika pasangan suami-istri sama-sama berstatus ASN, sering kali terjadi benturan jadwal antara tugas kedinasan kantor dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti organisasi PKK.
Berbagi pengalaman sebagai pamong senior, Wakil Bupati menegaskan bahwa posisinya saat ini tidak didapatkan secara instan, melainkan merangkak dari bawah sebagai ASN lapangan. Ia mengingatkan bahwa esensi tertinggi seorang abdi negara bukanlah pangkat atau jabatan, melainkan integritas serta kontribusi nyata.
Di akhir sambutannya, ia meminta agar tahap aktualisasi dalam Latsar ini tidak dianggap sebagai formalitas kelulusan semata.
“Saudara digaji oleh negara, tetapi akan dinilai oleh masyarakat. Maka bekerjalah bukan sekadar hadir, tetapi hadir untuk memberi manfaat. Jadilah ASN yang ketika hadir membawa solusi, dan ketika bekerja meninggalkan jejak perubahan,” pungkasnya sekaligus membuka secara resmi diklat tersebut dengan ucapan basmalah.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BBPK-APDN IV Makassar Sugiarto, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yang juga Kepala BKPSDM Polewali Mandar, para Widyaiswara, serta seluruh civitas akademika.
