Ruang Redaksi – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) resmi mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan kualitas pelayanan publik terbaik di Provinsi Sulawesi Barat.
Predikat “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi” resmi disematkan oleh Ombudsman RI berdasarkan hasil Opini Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Dokumen penilaian prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidiq, kepada Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, pada Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan hasil observasi ketat yang dilakukan pada periode September hingga November 2025, Pemkab Polman berhasil meraih Nilai Akhir 79,96. Skor ini membawa Polman masuk dalam Kategori Kualitas Pelayanan Baik sekaligus Kategori Tingkat Kepatuhan Tinggi.
Keberhasilan ini ditopang oleh performa gemilang tiga unit layanan strategis yang menjadi ujung tombak penilaian:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: 81,16 poin.
- Dinas Sosial: 80,11 poin.
- RSUD Andi Depu: 78,60 poin.
Meski menyabet peringkat pertama di Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Fajar Sidiq, mengingatkan agar Pemkab Polman tidak cepat berpuas diri. Ia memberikan beberapa catatan strategis demi menjaga keberlanjutan kualitas layanan.
“Kami merekomendasikan pemberian reward bagi unit layanan dengan nilai di atas 78,00. Namun, pembinaan intensif wajib dilakukan bagi unit yang masih di bawah standar agar terjadi pemerataan kualitas di seluruh sektor,” ujar Fajar.
Selain itu, Fajar menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-instansi guna meminimalisir potensi maladministrasi di masa mendatang.
Mewakili Bupati Polewali Mandar, Sekda Nursaid Mustafa menegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berharap prestasi ketiga dinas peraih nilai tertinggi dapat menjadi pemantik semangat bagi instansi lainnya.
“Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD yang masuk tiga besar. Ini bukan akhir, melainkan motivasi. Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah secara maksimal dan transparan,” tegas Nursaid dalam pertemuan tersebut.
Dengan raihan ini, Kabupaten Polewali Mandar kini memantapkan posisinya sebagai pionir dalam kepatuhan standar pelayanan publik di Sulawesi Barat, sekaligus menjadi tolak ukur bagi kabupaten lain di wilayah tersebut.
