Ruang Redaksi — Antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan sejumlah daerah lainnya yang ada di Sulawesi Barat, selama beberapa hari terakhir.
Sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini mulai mengganggu mobilitas warga dan memukul aktivitas ekonomi lokal.
Tak hanya di SPBU, BBM yang biasa ditemukan di tingkat pengecer atau kios eceran juga kian langka. Di beberapa titik, harga jual eceran bahkan meroket jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) normal.
Kondisi tersebut mendapat tanggapan keras dari Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra. Ia mendesak pihak terkait untuk segera turun tangan agar krisis BBM di Polman tidak semakin berlarut-larut.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat prihatin melihat kondisi kelangkaan BBM di Polman yang terus berulang,” tegas Irfan saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2026).
Menurut Irfan, benang kusut kelangkaan ini dipicu oleh tiga faktor utama, alokasi kuota dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang minim, distribusi Pertamina yang tidak konsisten, serta lemahnya pengawasan terhadap dugaan penimbunan dan praktik pelangsiran di lapangan.
Atas kondisi tersebut, Irfan melayangkan tiga desakan utama kepada pihak-pihak berwenang:
1. BPH Migas diminta segera mengevaluasi dan menambah alokasi kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Polman.
2. Pertamina wajib menjamin kepastian pasokan serta ketepatan waktu pengiriman pasokan ke SPBU.
3. Pemerintah Kabupaten Polman bersama Forkopimda didesak menggelar inspeksi mendadak (sidak) secara berkala dan menindak tegas oknum yang terlibat penimbunan maupun penjualan BBM bersubsidi di luar ketentuan.
“Rakyat Polman berhak mendapatkan pelayanan publik dan kebutuhan mendasar yang layak. Jangan biarkan kelangkaan ini terus berulang dan membebani masyarakat,” pungkasnya.
