Ruang Redaksi — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak PT Pertamina untuk segera turun tangan mengatasi sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Polman.
Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menyatakan bahwa sulitnya BBM yang mengganggu aktivitas masyarakat ini bukan hanya persoalan lokal di Polman, melainkan terjadi di berbagai daerah di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
“Mestinya pihak Pertamina segera mencarikan solusi atas masalah ini. Kami di DPRD sudah berkoordinasi, tetapi ranah dan kewenangannya memang ada di PT Pertamina,” ujar Fahri Fadly, saat di konfirmasi, Senin (7/9/2026).
Berdasarkan hasil koordinasi dan kunjungan kerja DPRD bersama manajemen PT Pertamina sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa salah satu akar masalah di Polman adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan SPBU dan pertumbuhan jumlah kendaraan.
“Waktu kunjungan kerja kedua, pihak Pertamina menyampaikan bahwa jumlah SPBU di Polman memang sudah tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan. Selain itu, aspek pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran juga menjadi poin evaluasi mereka,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran warga terkait mendadak hilang dan langkanya BBM dikalangan pengecer serta dugaan adanya praktik penimbunan Fahri memilih untuk tidak berspekulasi tanpa bukti.
“Terkait dugaan penimbunan, saya tidak bisa berkomentar karena kita tidak boleh menuduh tanpa dasar yang benar. Yang pasti, pihak SPBU dan PT Pertamina yang memegang kendali untuk menyelesaikan persoalan antrean ini,” tegas Fahri.
DPRD Polman berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mendesak Pertamina Regional Sulawesi agar segera mengambil langkah konkret guna memulihkan pasokan BBM di wilayah Sulawesi Barat.
