Polewali Mandar – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI Polman menggelar aksi di depan kantor bupati Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, Senin, (19/5/2025).
Kedatangan Massa aksi ini untuk menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten Polman menjelang 100 hari kerja.
Mereka menuding kinerja pemerintahan Samsul Mahmud dan Nursami Masdar (ASSAMI) menjelang berakhirnya 100 hari kerja kebanyakan diisi kegiatan seremonial saja.
Sejumlah masalah yang disoroti para pengunjuk rasa yakni pengelolaan sampah, penanggulangan banjir dan akses air bersih yang ketiganya merupakan program 100 hari kerja pemerintahan H. Samsul Mahmud dan Nursami Masdar.
“Kami kader kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI DDI Polewali Mandar, menyatakan keprihatinan serius terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjelang berakhirnya 100 hari kerja Bupati,” Kata Korlap aksi, Hariyadi kepada wartawan.
Menurutnya, Bupati terlihat lebih sibuk menghadiri acara acara seremonial, peresmian, dan seremoni panggung politik tanpa disertai dengan langkah konkret dan transparansi terhadap persoalan yang lebih esensial.
“Alih alih menghadirkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung, yang kami saksikan justru adalah dominasi kegiatan seremonial, pencitraan, dan seremoni panggung kekuasaan, yang jauh dari esensi pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika permasalahan sampah masih menjadi persoalan akut. TPS tidak dikelola dengan baik, belum ada kebijakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat belum diberdayakan secara maksimal.
Selain itu, wilayah yang rutin terdampak banjir belum menunjukkan adanya program mitigasi yang konkret. Tidak ada upaya serius dalam membenahi sistem drainase, reboisasi, atau edukasi kebencanaan. Banjir masih menjadi bencana berulang yang menandakan gagalnya perencanaan tata ruang dan lingkungan.
Sementara, akses kesehatan dan air bersih masih banyak warga di daerah pelosok yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh layanan kesehatan. Akses air bersih pun menurut mereka belum merata.
“Fakta ini berbanding terbalik dengan narasi kesejahteraan yang sering digaungkan oleh pemerintah. Rakyat menanti aksi nyata, bukan sekadar pidato dan publikasi kegiatan formal yang hanya menguntungkan segelintir elit,” jelasnya.
Berikut tiga tuntutan massa aksi.
1. Evaluasi terbuka dan transparan atas capaian 100 hari kerja Bupati.
2. Wujudkan program berbasis kebutuhan rakyat: pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan layanan dasar kesehatan dan air bersih.
3. Buka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membahas arah pembangunan daerah.
