Ruang Redaksi — Nasib 1.062 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menjadi sorotan. Mereka mendesak pemerintah agar proses pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dapat terealisasi mulai awal 2027.
Tuntutan tersebut disuarakan langsung oleh Aliansi Tenaga Kesehatan Polman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pemerintah daerah di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman, Jumat (20/11/2026).
Puluhan tenaga kesehatan hadir di gedung dewan untuk memperjuangkan kepastian status kepegawaian serta kejelasan skema penganggaran tahun 2027.
Rapat dibuka oleh anggota Komisi I DPRD Polman, Rahmadi Anwar. Ia menyebut forum RDP menjadi wadah resmi bagi tenaga kesehatan untuk menyuarakan kendala yang dihadapi selama bertugas, sekaligus mendorong perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Hari ini melalui RDP menjadi ruang kita bersama untuk mendiskusikan mengenai nasib PPPK Paruh Waktu agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujar Rahmadi Anwar.
Koordinator Aliansi Tenaga Kesehatan Polman, Supriadi, memaparkan bahwa perjuangan tersebut menyangkut 1.062 pegawai yang terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Mereka bertugas di 20 puskesmas serta sejumlah fasilitas layanan kesehatan rujukan daerah, antara lain RSUD Hajja Andi Depu dan RSUD Pratama Wonomulyo.
“Saat ini ada 1.062 nakes termasuk tenaga teknis. Sehingga ini menjadi desakan kami bahwa di awal 2027 para nakes ini bisa menjadi perhatian untuk bisa penuh waktu,” tegas Supriadi.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Polman dari Partai Perindo, Rudi. Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik sehingga nasib dan kepastian status mereka tidak boleh diabaikan.
“Tentu sebagai pemerintah tidak akan tinggal diam melihat teman-teman ini sia-sia di mata regulasi dan kebijakan,” ungkap Rudi.
Ia menambahkan, pihak legislatif berkomitmen mengawal aspirasi aliansi agar pengalihan status dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu dapat diperjuangkan bersama pemerintah daerah.
“Kami DPRD yang pastinya akan tetap mengawal teman-teman tenaga kesehatan agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Hazbullah, menyatakan pemerintah kabupaten masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum menetapkan mekanisme pengangkatan.
Hazbullah menerangkan, di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI masih berkembang dua opsi skema pengangkatan, yakni pengangkatan secara menyeluruh (100 persen) atau dilakukan secara bertahap.
“Dari aspirasi tenaga kesehatan yang paruh waktu, baik itu dari jajaran kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Ini kami masih menunggu regulasi juknis dari BKN supaya jelas terkait pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Di DPR RI ada yang menginginkan pengangkatan 100 persen, ada juga yang bertahap,” jelas Hazbullah.
Melalui RDP ini, Aliansi Tenaga Kesehatan berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat mendorong kepastian anggaran serta kebijakan agar 1.062 nakes dan tenaga teknis berstatus PPPK Penuh Waktu memperoleh kejelasan status pada awal 2027, sembari menunggu terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat.




