Ruang Redaksi — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan peran strategis penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam mengakselerasi swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju, Senin (13/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) ini mengusung tema “Penguatan Peran Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Percepatan Swasembada Pangan melalui Pendampingan dan Modernisasi Pertanian”.
Rakor tersebut dihadiri ratusan penyuluh dari enam kabupaten se-Sulbar, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulbar Ajbar, serta Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti yang hadir secara virtual.
Dalam arahannya, SDK menguraikan bahwa pengalihan status penyuluh pertanian menjadi pegawai pemerintah pusat merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Karena kemampuan daerah semakin tertekan, tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh sulit mengalami peningkatan. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pusat gaji, tunjangan, hingga operasionalnya dari pusat. Dengan demikian, penyuluh kini bisa lebih sejahtera,” kata Suhardi Duka.
SDK menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa. Menurutnya, negara yang kekuatan pertaniannya lemah akan sangat rentan terhadap gejolak stabilitas nasional.
“Oleh karena itu, Presiden Prabowo menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan nasional,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras karena produksi nasional telah mencapai 32–34 juta ton, melebihi konsumsi nasional sebesar 30–32 juta ton. Namun, capaian ini harus terus dijaga agar tidak terganggu oleh ancaman kekeringan maupun bencana alam.
Khusus di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju masih menjadi penopang utama produksi beras daerah. Meski demikian, SDK menyoroti Indeks Pertanaman (IP) Sulbar yang saat ini masih berada di angka 1,4 dari total 41 ribu hektare lahan sawah yang ada.
Gubernur Sulbar menargetkan peningkatan IP menjadi angka 2. “Jika kita naikkan jadi IP 2, itu setara dengan mencetak sawah baru sekitar 15 ribu hektare tanpa harus membuka lahan baru,” ujarnya.
elain peningkatan IP, Pemprov Sulbar mendukung penuh implementasi program Pertanian Modern Model Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang dipusatkan di Wonomulyo sebagai percontohan. Program ini ditargetkan mampu mendongkrak produktivitas dari 7 ton menjadi 10–12 ton per hektare.
Namun, SDK mengingatkan agar peningkatan produktivitas ini diimbangi dengan ketersediaan pupuk yang memadai.
“Jika kepadatan bibit tinggi tetapi porsi pupuknya sama, buahnya akan kempes dan rendemennya turun jadi 40. Bulog tidak akan membeli beras dengan rendemen 40; Bulog hanya mau membeli jika rendemennya di atas 55 atau 56,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menambah alokasi anggaran pupuk bersubsidi serta menyederhanakan rantai distribusinya agar makin mudah diakses petani.
Tak hanya fokus pada komoditas padi, Pemprov Sulbar juga mendorong revitalisasi sektor kakao. Sulbar telah mengusulkan bantuan sekitar 17 juta bibit kakao melalui skema Calon Petani Calon Lahan (CPCL) kepada Kementerian Pertanian.
“Jika 10 hingga 17 juta bibit kakao tersebut terealisasi, saya optimistis dalam 5 tahun ke depan sektor kakao Sulawesi Barat akan bangkit kembali dan berkontribusi signifikan terhadap pasokan kakao dunia,” ungkap SDK.
Menutup sambutannya, Suhardi Duka mengingatkan para penyuluh untuk terus mengasah kemampuan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Banggalah menjadi penyuluh pertanian karena Anda adalah pahlawan ketahanan pangan bangsa. Terus tingkatkan kemampuan, jangan sampai ilmu petani lebih maju ketimbang ilmu penyuluh. Sekarang teknologi, AI, hingga YouTube berkembang sangat cepat manfaatkan itu untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
