Ruang Redaksi — Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju meninjau langsung lokasi persawahan yang terdampak kekeringan di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi sistem pengairan sekaligus merumuskan penanganan cepat bagi lahan pertanian warga.
Kepala Satker OP SDA BWS Sulawesi V Mamuju, Muhammad, menjelaskan bahwa pihaknya telah mendeteksi potensi dampak kekeringan di area tersebut sejak awal, termasuk adanya sekitar 80 persen lahan sawah yang mengalami gagal panen (puso).
“Informasi kekeringan di Desa Barumbung ini sudah kami deteksi jauh sebelumnya. Memang ada sekitar 80 persen yang dilaporkan sempat gagal panen,” kata Muhammad saat ditemui di lokasi peninjauan, Rabu (30/9/2026).
Muhammad menyampaikan, pihaknya tengah mengkaji penyebab munculnya dampak kekeringan di Daerah Irigasi (DI), mengingat ketersediaan debit air dari sumber utama sebenarnya masih relatif mencukupi.
“Pekan lalu TMA (Tinggi Muka Air) di bagian bawah sempat turun hingga di bawah 40 sentimeter, tetapi alhamdulillah saat ini sudah mulai naik kembali. Debit air yang ada masih cukup, namun harus dibagi secara bergilir,” ujarnya.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan air bagi tanaman padi yang mendekati masa panen, pengaturan distribusi air dialirkan pada malam hari melalui koordinasi dengan petugas Dinas Pengairan Kabupaten Polewali Mandar.
“Air saat ini memang dialirkan secara bergilir pada malam hari. Karena pengalirannya malam, mungkin ada beberapa titik lahan yang dikira tidak mendapatkan air. Hari ini saya instruksikan agar pasokan air dipastikan langsung masuk ke areal sawah yang siap panen,” tegasnya.
Terkait status area persawahan, Muhammad menerangkan terdapat perbedaan antara sawah yang terhubung ke jaringan irigasi pusat dan sawah tadah hujan/irigasi desa di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
Berdasarkan ketentuan, kewenangan irigasi pusat meliputi area di atas 3.000 hektar. Luas Daerah Irigasi Maloso sendiri mencapai 12.055 hektar yang berada di bawah pembinaan BWS Sulawesi V Mamuju. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten berada pada rentang 1 hingga 1.000 hektar, dan pemerintah provinsi pada 1.000 hingga 3.000 hektar.
Meski demikian, Muhammad menegaskan BWS Sulawesi V Mamuju tetap mengambil langkah penanganan demi menyelamatkan tanaman warga.
“Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2, kami tidak lagi kaku melihat batasan kewenangan demi menyelamatkan tanaman padi warga yang siap panen,” jelasnya.
Guna mengantisipasi kekeringan tidak meluas, BWS Sulawesi V Mamuju menyiapkan sejumlah langkah teknis penanganan di lapangan:
1. Pengoperasian Pompa Mobilisasi: Memanfaatkan saluran pembuangan Barumbung dengan memanfaatkan dinamika pasang surut air di bagian hilir menggunakan unit pompa.
2. Rehabilitasi Jaringan Sekunder: Melakukan perbaikan teknis pada jaringan sekunder di titik BPG 13 / BB 13.
3. Pengukuran dan Studi Suplai Air: Melakukan pengukuran topografi untuk menilai kelayakan penarikan saluran air dari titik akhir pengairan Maloso menuju kawasan terdampak di Desa Barumbung.
4. Opsi Irigasi Air Tanah: Mengkaji opsi pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menggunakan sumur bor dalam jika opsi saluran permukaan tidak memungkinkan.
Muhammad menambahkan, sebagian besar kawasan di Daerah Irigasi Maloso saat ini sudah menyelesaikan masa panen dengan aman tanpa kendala gagal panen. Penanganan intensif difokuskan pada sisa areal persawahan terdampak agar tanaman dapat diselamatkan hingga masa panen selesai.
