Ruang Redaksi – Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahapan selanjutnya.
Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Polman dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang digelar pada Kamis (2/6/2026).
Kendati memberikan lampu hijau, para legislator lintas partai ini menghujani pemerintah daerah dengan sejumlah catatan kritis, terutama sektor pendapatan dan pengelolaan anggaran sisa.
Sorotan tajam salah satunya datang dari Fraksi Pembangunan Demokrat. Melalui juru bicaranya, Ilham, fraksi ini meminta penjelasan konkret dari jajaran eksekutif mengenai sejumlah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya masih memble alias di bawah target.
Ilham menegaskan, optimalisasi sektor hilir pendapatan sudah tidak bisa ditawar lagi agar Polman tidak terus-menerus “menyusu” pada anggaran pusat.
“Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis dan terukur guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Hal ini penting agar ketergantungan kita terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap,” tegas Ilham di podium sidang.
Dua tahun menjelang akhir periode perencanaan strategis, Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah daerah tidak main-main dalam memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025.
Juru bicara Fraksi PKB, Nurdin Tahir, mendesak agar SILPA 2025 diproyeksikan secara ketat pada program prioritas berskala besar untuk tahun anggaran 2027 mendatang. PKB menekankan pentingnya belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin ekstrem.
“Belanja harus pro-rakyat. Kami meminta SILPA dan rancangan anggaran 2027 diarahkan fokus untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, khususnya warga yang masuk kategori Desil 1 (rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah),” urai Nurdin Tahir saat membacakan pandangan umum fraksi.
Secara spesifik, Fraksi PKB merinci sektor krusial yang wajib diintervensi oleh anggaran tersebut:
Kesehatan & Sosial: Akselerasi penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pendidikan Keagamaan: Pengadaan Bantuan Operasional Pimpinan Pesantren (BOPP) Daerah untuk pondok pesantren.
Infrastruktur Desa: Perbaikan posyandu, normalisasi irigasi tani, serta program bedah rumah bagi warga miskin.
Di akhir paripurna, seluruh fraksi di DPRD Polman menyatakan harapan serupa. Mereka meminta agar deretan rekomendasi, kritik, dan masukan yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi kali ini dijadikan bahan evaluasi serius oleh Bupati dan jajaran kepala dinas dalam mengambil kebijakan teknis maupun strategis ke depan, bukan dianggap angin lalu sebagai pelengkap seremonial sidang.
