Polewali Mandar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PUPR Polman, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Pemerintah Desa Kuajang di ruang Aspirasi DPRD Pada Senin (28/7/2025).
Dalam RDP tersebut, warga menyuarakan dua masalah utama terkait Infrastruktur jalan rusak yang telah terjadi sejak 20 tahun dan kerusakan bendungan Lemo tua yang merupakan sumber pengairan pertanian yang ada di Desa Kuajang.
Kepala Desa Kuajang, Muhammad menyampaikan jika sejak 20 tahun terakhir pemerintah belum melakukan perbaikan jalan utama di wilayah tersebut. Jalan tersebut dianggap penting diperbaiki pasalnya jalan ini merupakan jalan penghubung antar Desa dan jalan utama menuju fasilitas umum yang ada diwilayah itu.
“Infrastruktur Jalan yang buruk benar-benar menyulitkan warga. Jalan ini digunakan warga setiap hari untuk ke sekolah, ke fasilitas kesehatan, dan aktivitas pertanian. Tapi kondisinya sudah sangat rusak,” kata Muhammad.
Keluhan yang sama juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Kuajang, ia meminta pemerintah daerah segera bertindak memperbaiki infrastruktur desa, khususnya jalan yang menjadi kebutuhan utama warga. Ia juga meminta agar pihak kabupaten turun langsung meninjau kondisi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Polman, Suryani menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pengaspalan jalan Desa Kuajang sepanjang 2,85 kilometer ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, dengan estimasi anggaran sebesar Rp7 miliar.
“Sudah kami masukkan ke RKA. Namun, pihaknya masih menunggu pimpinan menyetujui rencana penganggaran infrastruktur jalan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Polman, Kaharuddin, memperkirakan kerusakan bendung dapat menyebabkan gagal panen di 138 hektare lahan sawah dengan potensi kerugian mencapai Rp9 miliar.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan sekitar Rp350 juta, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang bisa ditimbulkan,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarina, menegaskan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan perlu perhatian bersama.
“Masalah ini harus disikapi sebagai prioritas karena berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, juga menyampaikan pandangannya. Ia menilai bahwa kerusakan infrastruktur seperti bendung bisa berdampak pada ketahanan pangan nasional dan ikut memicu kenaikan harga bahan pokok seperti beras.
“Kalau irigasi tidak berfungsi, petani gagal panen. Akibatnya harga beras naik. Maka perbaikan ini harus menjadi bagian dari strategi pangan kita,” jelasnya.
