Polewali Mandar – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulawesi, Salim S. Mengga, meninjau rumah sakit Hajjah Andi Depu Polewali, pada Selasa (18/03/2025).
Dalam kunjungannya itu, Gubernur bersama Wakil Gubernur Sulbar serta rombongan Pemprov Sulbar dan Bupati, Wakil Bupati Polman, meninjau sejumlah ruangan yang ada di rumah sakit tersebut.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan, fasilitas serta tenaga kesehatan yang ada di RSUD Hajja Andi Depu Polewali sebagai Rumah Sakit rujukan di Sulbar.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengapresiasi atas capaian Rumah Sakit Hajjah Andi Depu Polewali yang saat ini resmi berstatus rumah sakit kelas B.
Dengan peningkatan ini kata SDK sapaan akrabnya RS tersebut diharapkan menjadi pusat rujukan utama, tak hanya bagi pasien di Sulawesi Barat, tapi juga dari Sulawesi Selatan dan daerah lainnya.
“Kalau rumah sakit sudah kelas B, maka harus siap jadi pusat rujukan. Fasilitas, tenaga ahli, dan layanan harus optimal. Kalau tiga aspek ini bersinergi, bukan tidak mungkin RS ini jadi rujukan daerah lain,” Ujarnya.
Ia berharap, dengan kehadiran dokter spesialis berkualitas, masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri.
“Masa kita harus ke Penang luar negeri kalau di sini sudah ada dokter spesialis yang hebat, Inilah yang kita dorong,” ungkapnya.
“Saya melihat rumah sakit ini juga bisa menjadi rumah sakit ini bisa menjadi tempat belajar rumah sakit lain yang ada di Sulbar,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan jika saat RSUD Andi Depu telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berarti memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita harap RSUD Andi Depu ini sudah punya cadangan keuangan yang besar. Apalagi Problem Oriented Record (POR)-nya mencapai 69 persen, yang berarti rumah sakit ini menjadi rujukan yang diminati masyarakat,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu Direktur RS Hajjah Andi Depu Polewali dr. Anita melaporkan terkait sejumlah layanan yang telah siap untuk beroperasi dan menunggu dukungan, dari Pemprov Sulbar maupun Kementerian Kesehatan.
Salah satunya layanan kateterisasi jantung yang sejatinya sudah siap, namun belum bisa berjalan lantaran terkendala kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami sudah siap, pasien juga banyak yang menunggu. Tapi karena belum ada kerja sama dengan BPJS, mereka kesulitan mengakses layanan ini. Kami harap Pak Gubernur bisa membantu mempercepat koordinasi agar segera bisa dioperasikan,” kata dr. Anita kepada wartawan.
Selain itu, dr. Anita menyebutkan jika layanan cuci darah juga telah tersedia dirumah sakit ini. Fasilitas dan tenaga medis sudah tersedia, tetapi izin dari Kementerian Kesehatan masih belum turun. Padahal, kebutuhan pasien cuci darah di Sulbar cukup tinggi, dan selama ini banyak yang harus dirujuk ke luar daerah.
“Cuci darah ini harus dilakukan rutin setiap minggu. Kalau pasien harus bolak-balik ke luar daerah, meskipun pakai BPJS, biaya hidup mereka jadi beban. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Ia juga berharap RS Hajjah Andi Depu bisa dikembangkan sebagai pusat rumah sakit pendidikan. Pihaknya bahkan sudah menjalin kerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kami butuh support dari Pak Gubernur agar rumah sakit ini bisa berkembang lebih jauh, bukan hanya sebagai pusat layanan kesehatan tetapi juga sebagai tempat pendidikan tenaga medis,” jelasnya.
