Ruang Redaksi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sukses mengawal aspirasi masyarakat di tingkat pusat. Berkat jalur diplomasi dan audiensi langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kabupaten Polman resmi mendapatkan tambahan alokasi 2.304 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang ditanggung penuh melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Capaian ini diraih setelah Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, didampingi Ketua Komisi IV Agus Pranoto, anggota Komisi IV Rudi Hamzah, serta Sekretaris Dinas Sosial Polman Ansyari Bahrum, diterima langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, menjelaskan bahwa kuota tambahan ini memberikan dampak ganda (double benefit) bagi daerah. Selain memperluas akses jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, kebijakan ini berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
“Kebijakan ini berpotensi membuat APBD Polman menghemat lebih dari Rp1 miliar untuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC),” ujar Fahry.
Pengawasan dan dorongan audiensi ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan APBN bagi warga kategori desil 1 hingga desil 5 di Polman. Berdasarkan data hingga akhir semester I-2026, dari total 332.800 jiwa penduduk Polman yang berada di kategori desil 1–5, baru 255.591 jiwa (sekitar 76,8 persen) yang ditanggung oleh PBI JK APBN.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Polman bergerak cepat menyuarakan penambahan alokasi agar warga yang belum ter-cover tidak terbebani secara finansial saat membutuhkan layanan medis. Usulan tersebut direspons positif oleh Mensos Saifullah Yusuf dengan memberikan kuota tambahan sebanyak 2.304 peserta.
Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, menyambut baik kabar segar ini. Ketua Fraksi Golkar tersebut menegaskan bahwa efisiensi anggaran UHC di APBD Polman dapat dialokasikan untuk sektor prioritas lain yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Alhamdulillah, Polman dapat tambahan kuota. Artinya kita dapat menghemat Rp1 miliar lebih belanja dalam APBD untuk pemenuhan UHC. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk belanja prioritas lain, seperti perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta optimalisasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Polman,” terang Agus.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf mengingatkan Pemerintah Kabupaten Polman agar terus memperkuat validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Ketepatan sasaran menjadi kunci utama agar program bantuan sosial maupun jaminan kesehatan negara benar-benar menyasar masyarakat desil terbawah sesuai kondisi sosial ekonominya.
Menanggapi hal itu, DPRD Polman berkomitmen mendorong Pemkab dan Dinsos Polman untuk melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala.
Selain fokus pada sektor jaminan kesehatan, agenda kunjungan kerja rombongan DPRD Polman ke Kemensos RI juga menyasar penanganan bencana daerah. Rombongan menyempatkan diri menemui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur.
Pertemuan tersebut membahas permohonan bantuan tanggap darurat serta program pemulihan sosial (social recovery) bagi warga Kabupaten Polman yang menjadi korban bencana alam. Langkah ini menegaskan komitmen DPRD Polman dalam mengawal pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi seluruh warga Polman.
