Mamuju — Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga terus menindak lanjuti penertiban kendaraan dinas yang terpakai maupun tidak terpakai yang digunakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan saat melakukan audiens dengan bidang aset BPKPD Sulbar, berlangsung di ruang rapatnya yang turut dihadiri kepala BPKPD dan Biro Umum. Selasa (20/5/2025).
Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga meminta kepada bidang aset untuk membuat sistem terkait kendaraan Dinas secara keseluruhan yang dapat diketahui keberadaannya melalui sistem.
Selain itu, Pengguna kendaraan baik di daerah maupun di kabupaten lain, wajib melaporkan kendaraan Dinasnya tiap hari dan dilaporkan perbulan.
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga minta agar seluruh OPD membuat pertanggung jawaban kendaraan Dinas dalam kondisi rusak.
“Harus bertanggung jawab meskipun itu bukan masanya dia menjabat tapi dia tetap harus bertanggung jawab,” Ujar Salim S Mengga
Menurutnya, bengkel pemeliharaan untuk kendaraan Dinas juga harus sama, satu bengkel di bagi per OPD, sehingga mudah dikontrol.
“Jadi tidak lagi di lakukan masing-masing agar dapat dikontrol melalui laporan dan bengkel yang akan di fokuskan sebagai tempat pemeliharaan tiap OPD yang sudah dibagi, kendaraan dinas yang sudah tidak layak lagi digunakan agar dilakukan lelang agar tidak menjadi beban daerah,” ungkapnya.
Wakil Gubernur Sulbar juga menegaskan ke bidang aset untuk memberikan sikap tegas bagi setiap orang yang masih menggunakan BMD tetapi sudah tidak memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku.
“Harus memiliki bukti pengguna kendarana dinas yang dapat di pertanggung jawabkan dikemudian hari,” jelasnya.
