Ruang Redaksi – Kepastian status ribuan tenaga honorer di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akhirnya terjawab. Sebanyak 4.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Kamis (15/1/2026).
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Polman, Samsul Mahmud, dalam upacara khidmat di halaman Kantor Bupati. Momen ini menandai babak baru penataan tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Polman sesuai mandat regulasi nasional.
Dalam arahannya, Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa status PPPK Paruh Waktu bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan amanah besar yang harus dibayar dengan kinerja nyata.
“SK ini adalah kepastian hukum bagi saudara-saudara. Meski berstatus paruh waktu, saya minta tidak ada penurunan kualitas kerja. Disiplin, loyalitas, dan integritas harus menjadi napas dalam melayani masyarakat Polman,” tegas Samsul di hadapan ribuan pegawai.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan nasib para tenaga yang telah lama mengabdi.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Nursaid Mustafa, membeberkan bahwa proses validasi data dilakukan dengan sangat ketat. Ia menyebut ada beberapa dinamika yang terjadi selama proses pendataan.
“Dalam proses pengusulan, jumlahnya dinamis. Ada tenaga non-ASN yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, sehingga otomatis gugur dalam tahapan administrasi,” jelas Nursaid.
Namun, ia menyoroti adanya kendala khusus bagi sejumlah kecil pegawai. Sebanyak 10 orang PPPK Paruh Waktu asal Kelurahan Balanipa dan Kecamatan Balanipa terpaksa ditunda penyerahan SK-nya.
“Ada masalah administrasi yang perlu diverifikasi ulang untuk 10 orang di wilayah Balanipa. Penyerahan SK mereka ditangguhkan sementara hingga proses penyelesaian selesai,” jelasnya.
Penyerahan SK ini disambut gembira oleh para pegawai yang didominasi tenaga administrasi dan teknis tersebut.
Dengan resminya pengangkatan ini, Pemkab Polman kini fokus pada pemetaan kinerja agar ribuan tenaga baru ini dapat berkontribusi maksimal dalam mempercepat pelayanan publik di Bumi Manakarra.
