Ruang Redaksi – Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud, memberikan peringatan keras sekaligus motivasi kepada jajaran pejabat Eselon II dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (19/1/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dalam arahannya, Samsul menekankan bahwa jabatan birokrasi bukanlah “hadiah” atau hak istimewa, melainkan amanah berat yang menuntut integritas tinggi. Ia meminta seluruh jajarannya untuk segera bekerja cepat atau “Gas Pol” tanpa alasan adaptasi yang berlarut-larut.

“Jabatan yang Bapak/Ibu emban adalah amanah dan kepercayaan, bukan sebuah hak atau hadiah. Integritas adalah harga mati,” tegas Samsul di hadapan para peserta rapat.

Bupati Samsul menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan (speed & accuracy) dalam bekerja. Ia mengultimatum para pejabat untuk menunjukkan perubahan nyata dalam jangka pendek.

“Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh bukti. Saya ingin melihat perubahan nyata dalam 100 hari kerja Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar setiap program memiliki Indikator Kinerja Utama (KPI) yang terukur. Samsul mewanti-wanti agar tidak ada lagi program yang dijalankan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban penyerapan anggaran tanpa dampak nyata bagi publik.

Guna mendongkrak kualitas pelayanan publik, Bupati menuntut setiap OPD untuk keluar dari zona nyaman. Ia mewajibkan setiap instansi melahirkan minimal satu inovasi unggulan pada tahun ini.

“Inovasi tidak selalu butuh biaya besar, tapi butuh cara berpikir yang baru atau out of the box. Kita harus menuju Smart Government dengan memanfaatkan digitalisasi agar pelayanan lebih transparan dan cepat,” imbuhnya.

Selain masalah internal birokrasi, Samsul juga mengarahkan fokus pejabat pada isu strategis daerah, yakni penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ia meminta pejabat Eselon II untuk tidak hanya duduk di balik meja, melainkan turun langsung melihat kondisi riil masyarakat.

Terkait akuntabilitas, Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah akan melakukan evaluasi kinerja ketat setiap triwulan. Sistem reward and punishment akan diberlakukan secara tegas.

“Prestasi akan diapresiasi, namun ketidaktercapaian target atau kelalaian dalam bekerja akan memiliki konsekuensi serius sesuai aturan kepegawaian,” warning Samsul.

Menutup arahannya, Samsul mengingatkan sisi spiritual dari sebuah jabatan. “Jadikan jabatan sebagai ladang ibadah. Jangan banyak mengeluh, semua jabatan adalah strategis tergantung bagaimana cara Anda menjalankannya,” pungkasnya.