Ruang Redaksi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, resmi membuka Pelatihan Mini Kompetensi Konstruksi Katalog Versi 6 di Mamuju, Selasa (18/8/2026).
Langkah ini menandai keseriusan Pemprov Sulbar dalam mengakselerasi transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar ini dirancang untuk menjawab tantangan teknis dalam peralihan sistem pengadaan yang lebih modern, transparan, dan kompetitif.
Dalam sambutannya, Junda Maulana mengungkapkan bahwa transisi ke katalog versi 6 sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu. Namun, karena aspek kesiapan infrastruktur dan SDM yang belum sepenuhnya optimal, implementasi penuh baru dipersiapkan secara matang tahun ini.
“Ini sebenarnya sudah tahun lalu, tetapi karena kita belum siap, maka insyaallah tahun ini kita sudah mulai laksanakan. Paling lambat tahun depan kita laksanakan,” ujar Junda.
Untuk mempercepat proses pembelajaran, pelatihan ini menghadirkan narasumber ahli dari Provinsi Sulawesi Selatan wilayah yang dinilai telah lebih dahulu sukses menerapkan dan mengoperasikan katalog versi 6. Kehadiran para mentor berpengalaman ini diharapkan mampu memangkas kurva belajar para pengelola pengadaan di Sulbar.
Junda menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan sebuah workshop mendalam untuk mengupas tuntas perubahan arsitektur sistem pada katalog versi 6.
Salah satu perbedaan paling signifikan dalam versi terbaru ini adalah adanya mekanisme proses kompetisi yang dilakukan lebih dini bagi para penyedia. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan teknis para pengelola barang dan jasa menjadi harga mati agar sistem baru ini dapat dipahami dan dikuasai dengan baik.
“Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana keterampilan para pengelola barang dan jasa itu untuk memahami sistem tersebut,” tegasnya.
Selain memperkuat kapasitas internal aparatur pemerintah, Pemprov Sulbar juga memfokuskan perhatian pada edukasi eksternal. Junda mengingatkan pentingnya sosialisasi intensif kepada para pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa agar tidak gagap teknologi maupun regulasi saat sistem ini resmi mengudara.
Ia memperingatkan bahwa sistem pengadaan digital memiliki prosedur ketat yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan kecil dalam kepatuhan sistem dapat berakibat fatal pada kelancaran administrasi.
“Ini penting sekali. Jangan sampai kalau kita tidak mengikuti yang diarahkan tersebut, karena ini sistem. Nanti sistemnya yang bisa terkunci atau merepotkan kita semua,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara peningkatan kompetensi aparatur, pendampingan dari Pemprov Sulawesi Selatan, serta kesiapan para penyedia lokal, Pemprov Sulbar optimistis implementasi katalog versi 6 dapat berjalan efektif, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
