Ruang Redaksi — Ratusan pekerja dan relawan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa di depan salah satu hotel di Polewali, Jumat (6/10/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Massa aksi yang membawa berbagai spanduk protes mendatangi lokasi tersebut saat para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) tengah menggelar rapat. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan juknis (petunjuk teknis) terbaru dari BGN yang dinilai tidak pro-terhadap pekerja dapur.

Para relawan menilai, efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan para relawan yang telah berjuang dan mendedikasikan diri selama setahun di program MBG.

Selain masalah pengurangan personel, massa juga menyoroti pemborosan anggaran seperti biaya rapat daring (zoom) yang dilakukan tiga kali sehari oleh SPPI serta pengadaan aplikasi yang kerap berganti-ganti menggunakan dana dari pajak rakyat.

Salah seorang relawan Dapur MBG, Santi, mengungkapkan keresahan mendalam mewakili rekan-rekannya. Ia menyoroti kebijakan pengurangan relawan yang didasarkan pada tingkat level penerimaan manfaat.

“Di dapur kami sekarang ada 49 relawan aktif, tetapi dengan juknis baru ini terjadi pengurangan drastis hingga tersisa 33 orang. Artinya, ada sekitar 16 relawan yang harus dikeluarkan,” ujar Santi di lokasi aksi.

Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan beban moral yang berat bagi pengelola dapur. Para relawan yang terancam diberhentikan memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga pihak dapur kesulitan mencari alasan rasional untuk mengeluarkan mereka. Tidak hanya soal pemutusan hubungan kerja, Santi juga mengungkap adanya isu penurunan insentif atau gaji relawan.

“Dari kemarin gaji relawan yang awalnya Rp135.000 dikabarkan turun menjadi Rp100.000, bahkan ada simulasi yang menunjukkan angka bisa turun lebih minim lagi,” keluhnya.

Para relawan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak langsung pada efektivitas kerja di lapangan. Dengan beban kerja saat ini, 10 orang relawan di tim pengolahan saja harus bekerja lembur hingga 8 sampai 10 jam per hari untuk mencapai target maksimal.

“Apalagi kalau dikurangi menjadi 7 orang, tentu kerja tidak akan maksimal. Belum lagi divisi cuci omprang (perlengkapan makan) yang saat ini beranggotakan 13 orang bekerja dari siang hingga pukul 8 atau 9 malam. Jika dikurangi menjadi 8 orang, bisa dibayangkan sampai jam berapa mereka harus bekerja,” jelas Santi.

Massa aksi yang hadir merupakan murni gabungan relawan dari berbagai dapur MBG di wilayah tersebut yang merasakan dampak langsung dari kebijakan penyesuaian kuota berdasarkan jumlah penerima manfaat.

Para relawan mendesak pihak BGN untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pada kesejahteraan dan kelangsungan kerja para relawan di garda terdepan program MBG.