Polewali Mandar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman mendesak agar pihak BRI bertanggung jawab secara kelembagaan, terkait dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh oknum karyawan BRI Life.
Rapat yang dipimpin Komisi II dan turut dihadiri perwakilan Komisi I DPRD Polman, beberapa anggota legislatif lainnya, serta pihak BRI, BRI Life dan Sejumlah warga yang menjadi korban penipuan investasi.
Salah seorang Anggota DPRD, Kurniawan, menekankan bahwa aksi pelaku tidak bisa hanya dilabeli sebagai tindakan oknum semata, karena kejahatan tersebut dilakukan saat N masih menjadi bagian dari sistem BRI Life, dengan mengenakan atribut resmi dan menjalankan aktivitas pemasaran yang membujuk masyarakat.
“Apapun alasannya, ini terjadi ketika yang bersangkutan masih bekerja di BRI Life. Maka harus ada tanggung jawab secara kelembagaan. Jangan semua dibebankan ke masyarakat yang sudah jadi korban,” kata, Kurniawan, dalam RDP yang dilakukan di ruang Aspirasi, DPRD Polman, Kamis (15/5/2025).
Kurniawan menyebut jika aksi N terstruktur dan sistematis, mengingat banyaknya korban yang terjerat dan modus yang digunakan terkesan meyakinkan, termasuk mengenakan seragam BRI dan berulang kali mengunjungi nasabah.
Hal serupa juga disampaikan Anggota DPRD Polman, Ilham, ia mengingatkan jika persoalan ini bukan semata urusan internal perusahaan, tetapi sudah berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.
“Kita hadir di sini bukan hanya memediasi, tapi mencari solusi yang konkret. BRI Life harus hadir dengan itikad baik, bukan sekadar klarifikasi, tapi juga langkah nyata penyelesaian,” ujar Ilham.
Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Polman, Qodrat Rahman Hakim menyatakan bahwa BRI Life merupakan anak perusahaan BRI, namun dengan struktur manajemen yang berbeda dan terpisah.
Menurutnya, BRI Life memiliki kantor regional di Makassar yang membawahi wilayah Sulsel, Sultra, Sulbar, hingga Maluku. Polewali sendiri termasuk dalam wilayah kerja tersebut. Terkait keberadaan N, pihak BRI mengaku bahwa N sebelumnya memang bekerja sebagai tenaga BRI Life dan ditempatkan di Kantor BRI Polewali, meski secara struktur tidak berada di bawah kendali langsung Pimpinan Cabang.
“Memang ada meja kerja BRI Life di kantor kami, termasuk yang sebelumnya dipakai oleh Ibu Nela. Namun secara struktur, mereka tidak di bawah saya,” jelas Qondrat.
Perwakilan BRI Life dari Makassar, yang juga hadir dalam rapat tersebut juga membenarkan bahwa tidak ada kantor cabang BRI Life di Polewali Mandar, dan semua kegiatan pemasaran produk asuransi jiwa dilakukan melalui penugasan wilayah.
Pihak BRI Life mengakui bahwa N memang pernah menjadi BFA (Bancassurance Financial Advisor) sejak 2016 dan kemudian dipromosikan menjadi PAM karena performanya yang baik. Namun, hingga kasus ini mencuat awal 2025, N telah menghilang dan kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Pihak BRI Life mengklaim telah melakukan pencarian hingga ke rumah keluarga Nila di Makassar, dan menyebut adanya dugaan keberadaan Nila di Kalimantan. Namun, akses pencarian di wilayah tersebut masih terbatas.
Meski telah mendapat penjelasan dari pihak BRI, sejumlah anggota dewan tetap menekankan bahwa skema penipuan ini sudah berjalan cukup lama dan menyentuh angka kerugian yang besar.
“Uang ratusan juta di Polman bukan uang kecil. Bisa umrah tiga orang. Jadi ini harus ditangani dengan serius,” ujar Kurniawan.
Mereka menilai bahwa penempatan tenaga BRI Life di kantor BRI, penggunaan atribut institusi, serta aktivitas pemasaran yang dilakukan di bawah nama besar BRI, telah menimbulkan persepsi kuat di masyarakat bahwa Dana Hold adalah program resmi BRI.
Dalam RDP tersebut, para korban juga menyebutkan kronologi yang berbeda-beda namun tetap dengan promosi yang menggiurkan sehingga para korban tergiur menginvestasikan uangnya sampai miliaran.
