Polewali Mandar – Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud bersama sejumlah pejabat daerah melakukan studi komparasi di Bank Sulselbar Kota Makassar, Sulsel, Senin, (11/8/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui terkait digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi yang sudah diresmikan pada lokasi Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya dan PDAM Kota Makassar.
Turut mendampingi, Pj Sekda Ahmad Syaifuddin, Plt Asissten III, I Nengah Tri Sumadana, Kadis Perindagkop Andi Chandra Sigit, Kepala Badan Pendapatan Daerah Alimuddin, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Polman dan beberapa staf.
Komparasi ini dinilai penting karena digitalisasi di Kabupaten Polman menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka untuk meningkatkan efesiensi pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal berbasis UMKM dan memperluas akses pendidikan serta informasi di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil.
Tentunya dengan potensi besar yang dimiliki Polman di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan dan kepemudaan, digitalisasi mampu mendorong transformasi layanan, memperluas pasar, serta meningkatkan inklusi keuangan dan literasi digital masyarakat, namun tantangan seperti SDM, infrastruktur, dan literasi digital perlu diatasi melalui sinergi lintas sektor dan penyusunan roadmap digitalisasi daerah yang terarah dan inklusif.
Kunjungan Bupati Polman bersama rombongan diterima langsung oleh Dirhamsyah Kadir, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar di Kota Makassar.
Selain itu, Bupati bersama rombongan juga mengunjungi Bapeda Kota Makassar, terkait upaya peningkatan potensi pendapatan BPHTB melalui penyesuaian perhitungan dan penetapan NJOP yang berbasis Data Hasil Penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
Kepala Badan Pendapatan Daerah Polman, Alimuddin mengatakan, “Fokus kunjungan ini, terkait penerapan pembayaran retribusi pasar secara non tunai. Namun aplikasi yg digunakan, tetap menyediakan akses sistem tunai, namun datanya terintegrasi dalam satu aplikasi. Sehingga secara real time dpt terpantau data pembayaran wajib pajak dan memudahkan dan mempercepat upaya pengawasan” ungkapnya.
