Ruang Redaksi – Pemimpin Redaksi (Pemred) Koreksi.org, Sasmito Madrim, angkat bicara terkait pertemuan 6 Pemred dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.
Pertemuan Prabowo Subianto dengan 6 Pemred media besar di Indonesia itu membahas berbagai topik.
Duduk di meja bundar, 6 Pemred melangsungkan diskusi beragam dengan membahas berbagai topik.
Ketujuh jurnalis tersebut di antaranya, Alfito Deannova Gintings dari detikcom, Mara Satriawangsa dari tvOne, Uni Lubis dari IDN Times, Najwa Shihab dari Narasi, Sutta Dharmasaputra dari Harian Kompas, dan Retno Pinasti dari SCTV-Indosiar.
Lalu Valerina Daniel dari TVRI. Valerina pada pertemuan ini bertindak sebagai moderator untuk mengarahkan jalannya perbincangan yang berlangsung di ruang khusus dalam kediaman Prabowo.
Terkait masalah itu, Sasmito Madrim melalui unggahan Instagram Koreksi.org menyampaikan tanggapannya.
Sasmito mempertanyakan pihak Wamenkomdigi yang hanya memperbolehkan 6 jurnalis melakukan wawancara dengan Presiden Prabowo.
“Mengapa Wamenkomdigi hanya memilih enam jurnalis yang boleh melakukan wawancara dengan Presiden Prabowo”
“Kita tidak melihat media atau Pemred-pemred dari media kritis semisal Tempo tidak hadir. Kemudian kita tidak melihat media alternatif seperti Project Multatuli, Bandung Bergerak, Konde dan sebagainya,” ungkap Sasmito.
Lanjut Sasmito, Wamenkomdigi harus menjelaskan kepada publik terkait 6 Pemred yang diundang pada pertemuan tersebut. Sebab menurutnya, ribuan media yang terdaftar di dewa pers mestinya diberikan kesempatan yang sama.
Tak hanya itu, Sasmito juga mempertanyakan tidak adanya keterlibatan dari dewan pers dan organisasi independen lainnya dalam pertemuan tersebut.
Untuk diketahui, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 7 jurnalis di Hambalang berlangsung pada, 6 April 2025, dengan topik pembahasan yang dimulai dari kondisi ekonomi terkini.
Presiden memaparkan situasi IHSG, nilai tukar rupiah, hingga arah kebijakan fiskal yang tengah ditempuh pemerintah.
Selanjutnya mengenai tantangan global yang dihadapi Indonesia dampak dari kebijakan tarif dagang baru Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.
Lalu berlanjut membahas soal refleksi 150 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang pada fokus utama pada upaya menjaga kestabilan harga BBM dan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.
Tak luput, kebijakan seperti revisi RUU TNI dan RUU Polri turut serta dibincangkan pada diskusi ini.***
