Ruang Redaksi – Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman), Amiruddin, melayangkan kritik keras terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Ia mensinyalir adanya ketidaksesuaian prosedur di lapangan yang berpotensi mencederai semangat awal program prioritas Presiden tersebut.
Amiruddin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai praktik distribusi makanan yang tidak ideal selama musim libur sekolah. Salah satu temuan yang mencolok adalah adanya jatah makanan yang diberikan secara sekaligus (dirapel) untuk tiga hari.
“Kalau temuan teman media yang kita dapatkan, ada penyerahan makanan dirapel sampai tiga hari. Tapi nilainya tidak sesuai yang kita harapkan dan gizinya juga tidak terpenuhi,” kata Amiruddin kepada awak media, Rabu (24/12/2025).
Menurut Amiruddin, praktik “rapel” makanan tersebut sangat berisiko menurunkan kualitas gizi yang diterima masyarakat. Ia memperingatkan para dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar tetap patuh pada jalur dan aturan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa jika pelaksanaan di lapangan melenceng dari standar, maka program ini hanya akan menjadi formalitas yang menguntungkan kelompok tertentu tanpa memberi dampak nyata bagi kesehatan warga.
“Saya kira inilah yang perlu kita evaluasi. Semangat lahirnya kegiatan ini adalah pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Kalau tidak sesuai harapan Bapak Presiden, sama saja bohong. Ini hanya menguntungkan pihak tertentu,” tegasnya.
Selain masalah teknis distribusi, Amiruddin juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi. Hingga saat ini, pihak legislatif mengaku masih kebingungan mengenai siapa otoritas utama yang bertanggung jawab penuh atas operasional MBG di tingkat daerah.
“Ini yang masih belum saya pahami, siapa yang bertanggung jawab terkait MBG. Kita belum tahu siapa yang kita ajak berdiskusi, karena kita harus duduk bersama agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sebagai perwakilan rakyat, Amiruddin meminta agar pemerintah segera memberikan edukasi kepada pemilik dapur dan memperbaiki sistem pengawasan. Ia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai jalurnya tanpa ada upaya “main mata” dalam hal anggaran maupun kualitas gizi.
“Apa yang kita lihat sekarang perlu perbaikan. Perlu ada edukasi kepada pemilik dapur agar bisa berjalan dengan baik. Kita ingin gizinya terpenuhi, ini harapan kita semua, khususnya warga Polman,” pungkasnya.
