Pelantikan Pengurus GMNI Polman, Bung Baraq: GMNI Harus Jadi Garda Terdepan Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Pengurus GMNI Polman Dilantik di Ruang Pola, Kantor Bupati Polman. (Foto: Dok.GMNI)
banner 468x60

Polewali Mandar – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merayakan Dies Natalis ke-71 sekaligus pelantikan pengurus baru GMNI Cabang Polewali Mandar periode 2024-2026, di ruang Pola, Kantor Bupati Polman, pada Senin, (24/03/2025).

Pelantikan pengurus baru ini menjadi awal baru dalam mengokohkan perjuangan mahasiswa dalam membela hak-hak rakyat dan mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Ketua GMNI Polewali Mandar, Andi Baraq, menegaskan bahwa GMNI harus tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan wong cilik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah.

“Dies Natalis ke-71 ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi perjuangan. GMNI harus semakin progresif, militan, dan solid dalam mengawal kebijakan publik. Pelantikan pengurus baru ini adalah tonggak untuk memperkuat konsolidasi gerakan demi mewujudkan Trisakti Bung Karno.” Kata Bung Baraq, dalm keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/03/2025).

Dalam kesempatan itu, Ketua GMNI Polman terpilih juga menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi Polewali Mandar, seperti, Defisit anggaran yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik, serta permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang belum tuntas.

“Polewali Mandar tidak baik-baik saja, Rakyat merasakan dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. GMNI harus hadir sebagai kekuatan kritis yang mengawal setiap kebijakan agar berpihak kepada kaum marhaen,” ujarnya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berakar pada ideologi Marhaenisme, GMNI Polewali Mandar menegaskan bahwa pengurus baru harus menjalankan tiga misi utama yakni, Progresif dalam mengawal kebijakan publik, Militan dalam membela kaum marhaen dan Solid dalam persatuan.

Ia juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan (OKP) dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mencari solusi nyata atas persoalan daerah.

“OKP harus berperan aktif sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai pengamat. Sementara itu, pemerintah harus lebih responsif dan transparan dalam menjalankan kebijakan,” ungkapnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *