Ruang Redaksi – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Semarak Polman menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Selasa (5/5/2026).
Kedatangan para massa aksi ini sebagai bentuk protes atas kondisi pendidikan di daerah, massa memblokade jalur utama Trans Sulawesi dan melakukan aksi bakar ban di tengah jalan.
Meski kepulan asap hitam membumbung dari ban yang dibakar, aksi tetap berjalan secara terorganisir di bawah pengawalan aparat keamanan. Blokade jalan ini dilakukan sebagai simbol “macetnya” keadilan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam aksinya, massa membawa dokumen Manifesto Semarak Polman yang menuntut peran aktif DPRD dalam menjaga marwah pendidikan. Poin utama yang disuarakan adalah penolakan keras terhadap rencana pengalihan 20% anggaran pendidikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai berpotensi mengaburkan prioritas sektor pendidikan.
“Kami hadir untuk mengingatkan wakil rakyat agar menjaga kemurnian anggaran pendidikan. Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan komoditas kebijakan,” ujar salah satu massa aksi di tengah kerumunan massa.
Berdasarkan manifesto yang dibawa, tuntutan spesifik untuk DPRD Polman meliputi:
Pengawalan Anggaran: Memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan tidak dialihkan ke program lain.
Kesejahteraan Guru: Mendorong kebijakan penganggaran yang berpihak pada guru non-ASN/PNS melalui fungsi pengawasan dewan.
Transparansi Belanja: Menuntut keterbukaan informasi terkait mandatory spending sektor pendidikan di Polman.
Guna menghindari penumpukan kendaraan yang lebih parah akibat pemblokiran jalan Trans Sulawesi, pihak kepolisian dari Polres Polman dengan sigap melakukan pengalihan arus lalu lintas. Kendaraan diarahkan menuju jalur alternatif agar aktivitas publik tetap bisa berjalan meski aksi sedang berlangsung.
Sementara massa aksi tetap konsisten berada di jalur utama hingga perwakilan mereka ditemui oleh pimpinan DPRD.
Aliansi Semarak Polman menegaskan bahwa aksi ini adalah ekspresi kekecewaan atas gagalnya negara dalam menjamin akses, keamanan, dan kualitas pendidikan di daerah. Mereka menyatakan akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada langkah konkret dari pihak legislatif maupun eksekutif.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi masih berlangsung dengan kondusif. Massa tetap bertahan sambil menunggu perwakilan anggota DPRD Polman menemui massa aksi.
