Lanud SIM Terima Sertifikat Tanah dari BPN Aceh

0
250
Lanud SIM Terima Sertifikat Tanah dari BPN Aceh yang diwakili oleh Kepala BPN Aceh Besar, Agusman, A.ptnh. (Foto:Istimewa)

Ruangredaksi.com, Jantho – Danlanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Pnb Hendro Arief hadiri pelaksanaan program percepatan pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) di Gedung Keuangan Negara Kota Banda Aceh, Senin (27/1/2020).

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Agustyarsah mengatakan, dengan kerja keras yang luar biasa di akhir Desember Tahun 2019, BPN berhasil mensertifikatkan tanah terbanyak di ujung Barat Indonesia.

“Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada beberapa Instansi Pemerintah, TNI/Polri dan Masyarakat. Layanan pertanahan saat ini dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” jelasnya.

Menurutnya, prestasi menggembirakan ini ialah hasil kerja keras dari semua usur terkait. Walaupun kita belum bisa mendapatkan penghargaan dari pusat dikarenakan penilaian program ini digabung dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dipantau langsung Presiden dan program Zona Nilai Tanah (ZNT).

Namun demikian, BPN Aceh tetap bersemangat dalam menuntaskan pensertikatan tanah BMN tahun 2020.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Syukriah HG menjelaskan, penyerahan plakat penghargaan Kantor Pertanahan dan Satuan kerja dengan realiasi sertipikat BMN Terbanyak I diraih oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar dengan total 1.132.

Terbanyak II Kantor Pertanahan Aceh Utara total 398 dan Terbanyak III diraih oleh Kantor Pertahanan Aceh Timur dengan total 216.

Lanjut disampaikan Kakanwil DJKN Aceh, Satuan Kerja dengan realisasi sertipikat BMN terbanyak I diraih oleh BPKS total 1.110. Satuan Kerja terbanyak II diraih oleh BWSS I total 850. Selanjutnya, Satuan Kerja terbanyak III diraih oleh PJN I total 564.

“Program pensertifikatan merupakan inisiasi Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bersama Kemenkeu No.186/PMK.6/2009 dan BPN No.24/2009 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah.

“Selanjutnya, tanah yang sudah memiliki legalitas yang jelas akan dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi satker dalam menghasilkan PNBP bagi negara Indonesia,” terangnya.()

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here