Kantor Pertanahan Aceh Besar Tercepat Integrasi BPHTB di Aceh

0
473

Ruangredaksi.com, Banda Aceh – Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional(BPN) Provinsi Aceh, Agustyarsyah, menyerahkan dua piagam penghargaan sekaligus kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar atas keberhasilan pelaksanaan Integrasi Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online pertama di Aceh.

Pertama, diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Agusman atas Pelaksanaan Integrasi BPHTB Online Pertama di Aceh.

Kedua, diberikan kepada Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Munazir atas Lead Project dalam Percepatan Integrasi BPHTB Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

Penghargaan tersebut diserahkan lansung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Agustyarsyah, kepada Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar, usai kegiatan Rapat Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Lingkugan Kanwil BPN Provinsi Aceh, pada hari Selasa, 21 Juli 2020 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.

Mengenai Integrasi BPHTB Online, kata Agustyarsyah, Integrasi Host to Host BPHTB secara online diharap nantinya dapat memberikan dampak yang positif pada peningkatan pendapatan asli daerah, tertib administrasi dan mencegah terjadinya kecurangan (pemalsuan dokumen dan kekurangan), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agusman, A.Ptnh, selaku Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh besar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar atas kerja kerasnya dan Pemerintah Daerah Aceh Besar atas kerjsamanya sehingga bisa pecah telor yang pertama Integrasi BPHTB Online di Aceh.

Salah seorang penerima penghargaan, Munazir, mengatakan keberhasilan proses integrasi BPHTB Online ini tidak terlepas dari koordinasi dan Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dengan Badan Pengelolaan Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Besar yang hanya berlansung selama 1 bulan.

Manfaat dari integrasi BPHTB Online ini antara lain adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir kekurangan bayar dan pemalsuan BPTHB.

Kemudian mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha (EoDB) untuk registering property.

Selanjutnya untuk mempercepat proses layanan pertanahan dan masyarakat tidak perlu melakukan peralihan subjek pajak (PBB). (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here