DPR Resmi Sahkan Omnibus Law Ciptaker, Demokrat Walk Out

0
260

Ruangredaksi.com, Jakarta –  Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil.

“Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

“Setujuuuu,” sahut mayoritas anggota yang hadir.

‘Tok,’ bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut.

Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Sebagian lain mengikuti rapat secara daring.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Ciptaker ini.

Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker.

Dalam pandangan mini fraksi, Partai Demokrat menyebut mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak ideal.

Demokrat menilai RUU Cipta Kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru. “Sehingga pembahasan pasal per pasal tidak mendalam,” kata juru bicara Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan.

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila. “Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik,” ujar dia.

Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural. Marwan mengungkapkan dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil society.

“Berdasarkan argumentasi di atas maka Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak hal perlu dibahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial,” ujar dia.

Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung perwakilan pemerintah, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

RUU Cipta Kerja mulai dibahas DPR dan pemerintah pada April 2020. Sepanjang pembahasannya RUU Ciptaker mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil.

Elemen buruh, aktivis HAM dan lingkungan, serta gerakan prodemokrasi menolak pengesahan RUU Ciptaker karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan.

RUU Ciptaker juga dinilai lebih memihak korporasi, namun DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker.

Pada masa pandemi pembahasan RUU Ciptaker dikebut. DPR dan pemerintah bahkan menggelar rapat di hotel demi merampungkan pembahasan ini.

Kemudian, pada Sabtu (3/10), DPR dan pemerintah akhirnya menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tingkat I atau tingkat badan legislasi (baleg) DPR, untuk selanjutnya disahkan di rapat paripurna.

Keputusan tingkat I diambil dalam rapat terakhir panitia kerja RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu malam. Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan daring antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Menteri ESDM Arifin Tasrif serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

“Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat selanjutnya?” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

“Setuju.” tutur para peserta rapat.

Hanya ada dua fraksi yang menolak dalam pengambilan keputusan tingkat I yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Sedianya RUU Ciptaker akan disahkan dalam Rapat Paripurna Kamis, 8 Oktober mendatang. Namun secara tiba-tiba DPR dan pemerintah mempercepat agenda pengesahan RUU kontroversial ini.

Elemen buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional sebagai respons atas pengesahan RUU Ciptaker oleh pemerintah dan DPR. [cnnindonesia]

Partai Demokrat Walk Out dari Paripurna Pengesahan RUU Omnibus Law

Fraksi Partai Demokrat walk out alias keluar dari rapat paripurna saat pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, pada Senin (5/10/2020) sore. Hal tersebut dikarenakan fraksi partai tersebut menganggap tak diberikan kesempatan berbicara mengenai pandangan mini fraksi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, meminta kepada Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin selaku Pemimpin Sidang, agar diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law.

Namun Azis mengatakan pandangan Fraksi Partai Demokrat akan diberikan kesempatan setelah perwakilan pemerintah menyampaikan pandangannya.

“Iya, nanti, Pak. Setelah pandangan dari pemerintah,” kata Azis kepada Benny. Namun, Benny ngotot ingin tetap berbicara.

“Tidak, saya dulu,” kata Benny.

Keadaan menjadi riuh. Beberapa anggota lain saling sahut-menyahut. Benny tetap meminta ingin berbicara. Azis dan Ketua DPR RI Puan Maharani hanya memandang dari depan meja pimpinan sidang.

“Pak Benny, saya bisa minta Anda untuk dikeluarkan dari ruangan ini. Kalau Anda tidak mengikuti aturan dan mekanisme,” kata Azis.

“Saya interupsi!” sahut Benny.

“Tidak, saya yang mengatur jalannya rapat,” balas Azis.

“Satu menit saja.”

Azis terlihat tak mempedulikan desakan dari Benny. Suaranya tak didengar sembari memberikan kesempatan kepada Menteri Koordiantor Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bicara.

“Baiklah, pemerintah silakan sampaikan pandangannya,” kata Azis.

Namun lagi-lagi Benny mendesak ingin bicara. “Kalau demikian, kami Fraksi Demokrat walk out dan tidak bertanggung jawab atas…” ucapan Benny terputus.

Ternyata mikrofon Benny dimatikan oleh Puan dari depan meja pimpinan sidang. Akhirnya, Benny dan beberapa anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat lainnya keluar dari ruang sidang paripurna. Airlangga Hartato pun menyampaikan pandangan pemerintah terkait Omnibus Law yang ingin disahkan. [tirtoid]

Drama Mic Mati Omnibus Law, Heboh Puan Yang Matikan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengkritik aksi Ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan mikrofon saat Irwan, salah satu politikus partai besutan SBY berbicara dalam Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang.

“Saya berpendapat, mungkin Puan Maharani tidak suka mendengarkan saran, pandangan, masukan, bahkan kritik,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, sebagai seorang pimpinan DPR, Puan Maharani seharusnya bisa mendengarkan aspirasi rakyat.

“Sehingga pertanyaan yang muncul adalah jika anggota DPR saja tidak mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau mendengarkan aspirasi dan harapan rakyatnya ?” tutup Ossy.

Sebelumnya, video Puan Maharani mematikan mikrofon itu viral di media sosial. Awalnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyampaikan pandangannya mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang saat itu sebagai pimpinan sidang paripurna Azis Syamsuddin terlihat berdiskusi sebentar dengan Puan Maharani yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, Puan Maharani terlihat menekan tombol mematikan mikrofon, suara Irwan pun langsung tak terdengar. [okezone]

Soal Mic Dimatikan Saat Rapat, Azis Syamsuddin: Ada Tata Tertib

Drama dimatikannya microphone Fraksi Demokrat saat sedang interupsi dalam rapat paripurna DPR RI pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai mekanisme tata tertib paripurna.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menjadi pimpinan sidang saat pengesahan RUU sapu jagad pada Senin kemarin (5/10).

Dalam tata tertib, kata Azis, anggota dewan hanya diberi waktu lima menit untuk berbicara.

Ada di dalam tata tertib. Saya berbisik kepada bu ketua (Puan Maharani) supaya tidak dubling, karena kalau kita ibarat main zoom meeting antara laptop satu laptop yang lain sama-sama suaranya dibuka kan ‎voice-nya ganggu. Jadi saya enggak bisa dengar pembicaraan orang,” ucap Azis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Wakil ketua DPR RI ini mengatakan agar para anggota dewan bisa mengikuti tata tertib tersebut. Jika ada anggota dewan hendak interupsi perihal mekanisme, hal itu seharusnya dapat dibicarakan saat rapat pembahasan.

Sehingga nanti kalau sudah disahkan, ya sudah dong ikuti sama-sama. Saya kan sebagai pimpinan mengatur lalu lintas,” jelasnya.

Disinggung mengenai Azis meminta Puan Maharani memencet tombol mic untuk dimatikan, politisi Golkar ini menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tanya aja sama Sekjen, kan yang mengatur timer itu Sekjen, bukan pimpinan. Permintaan saya supaya enggak ganggu. Tapi secara timer, secara tata tertib setiap 5 memit dia (microphone) mati, tanpa disuruh pun mati,” katanya.[rmoljateng]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here