Ruang Redaksi — Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar turun langsung mengawal penyaluran beras bantuan pangan (banpan) untuk masyarakat di Desa Mambu Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu (9/9/2026).
Penyaluran beras bantuan tersebut diserahkan secara simbolis bersama Bupati Polman Samsul Mahmud dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Fahrurozi dan Pimpinan Perum Bulog Polman, Haidir Alamsyah Khusus di Desa Mambu, sebanyak 537 Penerima Bantuan Pangan (PBP) menerima total pasokan beras sebesar 16.110 kg.
Dalam sambutannya, Ajbar mengapresiasi kolaborasi Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten Polman yang responsif menyalurkan bantuan di tengah tantangan iklim dan cuaca ekstrem yang memengaruhi sektor pertanian. Bantuan yang disalurkan sekaligus untuk alokasi tiga bulan (Juli, Agustus, dan September) dengan total 30 kg per penerima manfaat.
“Kita berharap penyaluran di setiap desa bisa tuntas dalam 2 hingga 4 hari ke depan. Target kita seluruh alokasi bulan September ini selesai disalurkan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ajbar.
Legislator asal Sulawesi Barat tersebut menanggapi santai pertanyaan warga terkait sistem pendataan dan verifikasi penerima yang dinilai sangat ketat, seperti kewajiban pencocokan data hingga pemindaian foto diri dan sidik jari.
Menurutnya, mekanisme ketat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 4 tersebut dibuat semata-mata agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang.
“Memang terlihat rumit, tapi ini dibuat agar hak masyarakat miskin tidak terambil oleh pihak lain. Sama halnya dengan pengawasan pupuk subsidi. Sistem yang ketat saja kadang masih ada celah penyimpangan, apalagi jika dibiarkan tanpa aturan,” tegas Ajbar.
Ia juga meluruskan anggapan warga terkait pergantian data penerima bantuan tiap tahunnya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya aktualisasi data berkala yang memadukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat desa/kelurahan dengan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski bersyukur bantuan pemerintah pusat dapat meringankan beban ekonomi warga, Ajbar menegaskan impian jangka panjangnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Polman secara mandiri agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
“Secara fakta, saat ini masyarakat kita memang masih membutuhkan bantuan ini karena kondisi ekonomi. Namun, tugas bersama pemerintah pusat dan daerah ke depan adalah membuka lapangan kerja yang serius. Saya bermimpi beberapa tahun ke depan, status taraf hidup masyarakat kita terus terangkat hingga seluruhnya sejahtera,” pungkasnya.
