BPN & BPKAD Aceh Besar Jadi Yang Pertama Laksanakan Integrasi BPHTB Online

0
389
Sosialisasi dan Workshop oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Integrasi BPHTB Online Perdana di Aceh ‘Lahir’ di Aceh Besar. (IST)

Ruangredaksi.com, Jantho – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Besar berhasil melaksanakan integrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekaligus menjadi yang pertama di Provinsi Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Tim Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Rabu sore (8/7/2020).

Keberhasilan Kabupaten Aceh Besar tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dan BPKAD Kabupaten Aceh Besar yang berlangsung selama 1 bulan, dan telah melalui beberapa tahapan dan syarat yang harus dipenuhi agar proses integrasi BPHTB dapat berjalan.

Kantor  Pertanahan Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Besar berhasil melaksanakan integrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekaligus menjadi yang pertama di Provinsi Aceh. (IST)

Tahapan tersebut antara lain adanya webservice yang telah dibuat oleh pihak pemerintah daerah yang berjalan dengan lancar, kesiapan dan persetujuan antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan (melalui perjanjian kerjasama), mengirim surat permohonan integrasi host to host data perpajakan dan data pertanahan dan terakhir Test ulang webservice kemudian di integrasikan.

Terwujudnya integrasi BPHTB Online di Aceh Besar tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, keberhasilan Kabupaten Aceh Besar ini terjadi sehari setelah pelaksanaan sosialisasi dan workshop yang dilaksanakan KPK dan Pusdatin Kementerian ATR/BPN, Selasa (7/7/2020).

Pihak KPK berharap agar Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh dapat segera menyusul dan dapat belajar ke Kabupaten Aceh Besar.

Sebelumnya, KPK bekerjasama dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan sosialisasi dan workshop Koneksi Host to Host PBB dan BPHTB, Tahapan Pensertipikatan Tanah dan ZNT yang merupakan kegiatan koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bidang Penertiban Aset Pemerintah Daerah se-Aceh tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa pagi, melalui video conference via aplikasi zoom yang diikuti oleh pimpinan sejumlah instansi beserta jajaran yaitu antara lain Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kantor Pertanahan Kab/Kota se-Provinsi Aceh dan Bapenda/BPKAD se-Provinsi Aceh.

Fokus utama kegiatan ini salah satunya adalah segera terlaksananya integrasi BPHTB Online antara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Aceh serta penertiban aset milik Pemerintah berupa tanah melalui sertipikasi tanah milik sejumlah Instansi Pemerintah yang berada di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh BPN Provinsi Aceh.

BPN Provinsi Aceh dan Pemerintah Aceh saat ini tengah bekerjasama dalam berbagai kegiatan di bidang pertanahan khususnya mengenai Pensertipikatan tanah, Penanganan masalah aset tanah serta integrasi data pertanahan dengan perpajakan daerah melalui Integrasi BPHTB dan PBB secara online.

Sebanyak 18 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan 2 Kantor Perwakilan Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah terkait sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama di bidang pertanahan tersebut.

Selanjutnya, baik pihak Pemerintah Aceh maupun BPN Provinsi Aceh mengharapkan integrasi BPHTB Online dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh, BPN Provinsi Aceh serta Pemerintah.

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan integrasi BPHTB antara lain: (1) Meningkatkan penerimaan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir potensi pemalsuan BPHTB atau kekurangan bayar; (2) Mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha (EoDB) dalam hal registering property ; (3) Mempercepat Proses Layanan Pertanahan ;(4) Masyarakat tidak perlu melakukan peralihan subjek pajak (PBB).(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here