BPN Aceh Besar Teken Pakta Integritas Zona Bebas Korupsi

0
221
Foto : Ist

Ruangredaksi.com, Jantho – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Besar melakukan penandatanganan pakta integritas yang menandai kantor BPN Aceh Besar memasuki Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan berkinerja baik bebas birokrasi serta melayani masyarakat dengan optimal.

Usai pembacaan kesepakatan pakta integritas yang dibacakan oleh Sudarman Sylva Jaya, staf BPN Aceh Besar dan diikuti oleh seluruh staf dan karyawan BPN Aceh Besar dengan menyuarakan yel yel sepakat memasuki zona bebas korupsi.

Kakanwil BPN Aceh, Agus Tiarsyah, dalam sambutannya mengatakan kantor – kantor BPN di Aceh sudah mulai memasuki zona integritas, “kita harapkan BPN Aceh Besar bisa mengikuti jejak Langsa dan Aceh Timur yang memperoleh WBK dengan nilai sangat bagus, mudah – mudahan cepat menular pada kantor BPN seluruh Aceh,” ujar Agus, ketika membuka acara Penandatangan pakta integritas di halaman kantor BPN Aceh Besar, pada Kamis, 5 Maret 2020 di Jantho, Aceh Besar.

Agus meminta dukungan pada bupati serta seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Aceh Besar dan juga forkopimda, agar terwujud keinginginan BPN Aceh Besar bisa memperoleh WBK dengan nilai sangat bagus. “Sebab, jika nilai bagus saja tentunya tidak memperoleh WBK,” kata Agus.

Selain itu Agus Tiarsyah menjelaskan, pada 2020 ini, selain Aceh Besar, pakta integritas juga akan dilakukan di Lhokseumawe dan Meulaboh, untuk memperoleh nilai sangat puas juga sangat baik diharapkan komitmen aparatur dari BPN Aceh Besar agar bekerja dengan baik sehingga mendapat penilaian sangat puas dari masyarakat dan dari stake holder.

Agus meminta kepada bupati dan forkopimda Aceh Besar untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat bahwa BPN siap melayani masyarakat melalui program – program unggulan.

BPN Aceh Besar sendiri telah menyiapkan roadmap dengan percepatan pemetaan wilayah dan sertifikasi seluruh bidang tanah di Aceh Besar termasuk aset – aset pemda sehingga pada 2024 seluruh bidang tanah telah terdata dan ada sertifikat hak milik juga sertifikat bagi rakyat miskin.

Kemudian, BPN Aceh adalah propinsi yang telah menjalankan layanan elektronik, bahkan BPN Aceh Besar termasuk kabupaten terlengkap layanan elektronik karena wilayahnya sangat luas, sehingga dalam pelayanan masyarakat bisa dilayani dari jarak jauh lewat layanan elektronik, ujar Agus.

Selain itu, BPN tetap meminta dukungan Pemda Aceh Besar dalam sosialisasi layanan data, sehingga kecepatan dan keakuratan data merupakan salah satu layanan terbaik yang akan disajikan kepada masyarakat nantinya.

Agus berharap, pada 2025 nanti, seluruh desa atau gampong yang ada di Aceh Besar menjadi Desa Lengkap, artinya desa tersebut lengkap data tanah tidak ada yang bolong – bolong, semua bidang tanah sudah diketahui, misalnya K1 tanah ada pemiliknya, K2 tanah bermasalah sedangkan K3 tanah belum diketahui pemiliknya, kata Agus Tiarsyah kepala kantor wilayah BPN Aceh.

Dalam penandatangan pakta integritas melibatkan bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda) yang terdiri dari Polres, Kodim, Kajaksaan Negri, Pengadilan Tinggi dan Syariah, juga hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Tarmilin Usman, perwakilan ombusrman Aceh Besar serta jajaran staf BPN Aceh Besar dan Notaris serta Camat di wilayah Aceh Besar. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here